Suhardi Duka Dukung BUMN Ekspor, Upaya Menyelamatkan Devisa dan Kedaulatan Harga
Mamuju, TOKATA.id — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyambut positif pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurutnya, inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan penerimaan negara dan memperkuat kemandirian ekonomi.
“Kebijakan ini terobosan yang sangat baik. Praktik under‑invoicing selama ini jelas merugikan Indonesia,” kata Suhardi Duka di ruang kerjanya, Jumat, 22 Mei 2026.
Gubernur mencontohkan komoditas crude palm oil (CPO), salah satu unggulan Sulawesi Barat dan andalan ekspor nasional. Meski Indonesia memproduksi sekitar 50 persen CPO dunia, ia menilai negara belum memiliki kendali penuh atas penentuan harga global.
“Kita penghasil CPO terbesar dunia, tetapi bukan kita yang menentukan harga. Kita masih dipengaruhi pemain lain, seperti Malaysia dan Singapura—padahal Singapura tidak memproduksi CPO,” ujarnya.
Suhardi berharap hadirnya BUMN ekspor SDA menjadi instrumen negara untuk memperkuat posisi tawar di pasar internasional dan menekan praktik perdagangan yang merugikan negara. Ia menyorot pola penjualan lewat perantara dengan harga rendah, yang kemudian dijual ke pembeli utama pada harga jauh lebih tinggi; sementara devisa hasil ekspor banyak tersimpan di luar negeri.
Gubernur juga menyinggung peran oligarki dalam praktik under‑invoicing dan under‑pricing yang menurutnya telah berlangsung lama. Ia menyebut Presiden Prabowo telah memberi peringatan kepada oligarki yang merugikan kepentingan publik, dan kini saatnya menyeimbangkan peran negara dan swasta.
“Ini upaya mengembalikan aset Indonesia, menjadikan sumber daya alam sebagai kekayaan bangsa,” kata Suhardi.
Meski mendukung intervensi negara, Suhardi menegaskan ruang bagi swasta tetap dibutuhkan. Investasi dinilai vital untuk menopang pertumbuhan, namun tata kelola harus sehat dan transparan.
“Swasta harus diberi ruang, tetapi negara harus hadir. Selama ini negara sering membiarkan praktik curang yang tak terkendali,” ujarnya.
Ia memperkirakan implementasi kebijakan—yang kemungkinan diatur melalui Peraturan Pemerintah—akan memicu gejolak pasar sementara, karena pelaku usaha harus menyesuaikan diri. Namun dalam jangka panjang, Suhardi optimistis kebijakan itu dapat menciptakan stabilitas harga dan memperbaiki mekanisme perdagangan komoditas nasional.
“Pada akhirnya harga bisa lebih adil karena permainan harga berkurang. Pasar akan lebih sehat dan stabil,” katanya.
Tahap awal kebijakan akan menyasar tiga sektor strategis: CPO, batu bara, dan aluminium foil. Suhardi berharap nantinya pengelolaan ekspor sumber daya alam strategis lain juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang sama.
Ia mengingatkan agar BUMN baru itu tidak berubah menjadi entitas yang terlalu dominan dan mengulang praktik yang sama seperti yang dikritik pada sektor swasta.
“Kita berharap implementasinya sesuai tujuan. Jangan sampai BUMN mengontrol segalanya lalu melakukan hal yang sama seperti dulu. Jika itu terjadi, pasar global akan mengoreksi dan dampaknya tidak baik,” ujar Suhardi.
Dampak kebijakan ini menurutnya paling terasa di sentra perkebunan sawit Sulbar, terutama Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan sebagian wilayah Mamuju. Ia berharap regulasi baru mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan swasta sehingga tercapai solusi saling menguntungkan.
“Swasta harus berkembang, tetapi negara jangan dirugikan. Jangan kaya sendiri sementara negara merugi,” tutup Suhardi Duka. (*/Rigo Pramana)
