MBG Berbayang Rente, Dugaan Monopoli dan Suap Mengguncang Sulawesi Barat, LPKP Surati Presiden
Mamuju, TOKATA.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi tudingan serius di Sulawesi Barat. Sejumlah pihak menyorot adanya dugaan praktik transaksional, permainan proyek, dan jual-beli “titik dapur” MBG yang merongrong prinsip transparansi dan keberpihakan program.
Sorotan publik tertuju pada Rahmat Ichwan Bahtiar, kader Partai Gerindra yang juga tercatat berkaitan dengan Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat. Ia diduga terlibat dalam penguasaan dan komersialisasi titik dapur MBG/SPPG—unit operasional program yang semestinya dikelola untuk kepentingan warga, bukan kepentingan kelompok.
Kekuatan tudingan itu muncul setelah laporan masuk ke Polda Sulawesi Barat disertai bukti percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan Rahmat dan Muh. Firman Jaelani. Dalam salah satu cuplikan percakapan itu, muncul kalimat: “Bagusnya kita juga Kak, karena ada dapurta 3 nanti sisanya jualmi yayasanta kalau ada yang mau buat dapur.” Pernyataan ini dinilai sebagai indikasi praktik jual-beli titik dapur melalui jalur yayasan tertentu.
Pelapor, Muhaimin Faisal, menyatakan Rahmat diduga menguasai lebih dari 10 titik dapur MBG/SPPG di Sulawesi Barat. Jika benar, kondisi tersebut memunculkan sejumlah kecurigaan serius: dugaan monopoli terhadap program negara, konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan pengaruh politik, serta pemanfaatan program prioritas pemerintahan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Lebih jauh, beredar pula tudingan adanya praktik suap. Dokumen dan komunikasi yang dilampirkan dalam laporan menyebut pemberian uang sebesar Rp50 juta yang diduga berkaitan dengan percepatan proses administratif SPPG. Dalam beberapa pesan juga muncul istilah “pake ordal,” yang ditafsirkan sebagai upaya menggunakan jalur belakang untuk mempercepat prosedur.
Kasus ini memantik keprihatinan publik karena MBG selama ini dipromosikan sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada kelompok miskin dan investasi bagi masa depan generasi Indonesia. Sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Barat, posisi Rahmat seharusnya meneguhkan integritas program, bukan menimbulkan kecurigaan yang merusak kepercayaan publik.
Menanggapi hal itu, Muhaimin Faisal menuntut langkah tegas dari sejumlah pihak:
Polda Sulawesi Barat segera memproses laporan secara transparan dan profesional.
Badan Gizi Nasional melakukan audit terhadap Yayasan Masa Depan Bangsa Sulawesi Barat dan evaluasi menyeluruh pada seluruh titik dapur yang berafiliasi.
DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kehormatan memeriksa dugaan pelanggaran etik secara terbuka.
Presiden Prabowo Subianto diminta memberi dukungan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan program prioritas nasional tidak diselewengkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
“Hentikan praktik transaksional terhadap program rakyat. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap program prioritas akan runtuh di tangan para pemburu rente,” kata Muhaimin dalam laporannya. (Rigo Pramana)
