Bapperida Sulbar Jaga Inflasi Moderat, Percepat Sertifikasi Halal
Mamuju, TOKATA.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat menegaskan komitmen teguhnya menjaga stabilitas harga dan mempercepat sertifikasi halal, melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkai sosialisasi jaminan produk halal, Senin (5/5/2026).
Diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, rapat ini menjadi panggung sinergi pusat-daerah untuk mengendalikan inflasi sekaligus memastikan kesiapan menghadapi kewajiban sertifikasi halal nasional pada Oktober 2026. Diikuti daring oleh pemerintah daerah, forum melibatkan BPS, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan BPJPH. Bapperida Sulbar diwakili Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Elmarhamah Mahmud.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa pengendalian inflasi menuntut aksi lapangan, bukan sekadar koordinasi. Pemerintah daerah diminta memantau harga, pasokan, dan intervensi cepat pada komoditas strategis.
Elmarhamah Mahmud memaparkan kinerja inflasi nasional April 2026 di 2,42 persen (year-on-year) dan 0,13 persen (month-to-month), masih dalam target. Sulawesi Barat unggul dengan 1,66 persen (y-on-y) dan 0,24 persen (m-to-m), mencerminkan harga terkendali bagai ombak moderat yang tak mengguncang daya beli masyarakat. Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu V April mencatat kenaikan moderat 0,73, dipengaruhi distribusi, pasokan, dan geografi. “Penguatan TPID, kelancaran distribusi, dan ketersediaan pangan jadi kunci utama,” ujarnya.
Perum Bulog perkuat penyaluran beras via program SPHP dan gerakan pangan murah, sementara Badan Pangan Nasional pantau harga strategis serta kepatuhan usaha. Agenda sertifikasi halal juga mendesak: BPJPH dorong pendataan RPH dan RPU agar siap Oktober nanti.
Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menyebut langkah ini tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka. “Stabilitas inflasi 1,66 persen bukan angka mati, melainkan denyut sinergi kebijakan adaptif yang kami integrasikan ke perencanaan pembangunan,” tegasnya. Bapperida tak sekadar pantau, tapi bangun roadmap berbasis riset akurat, selaraskan TPID, dinas, dan Bulog untuk mitigasi berbasis bukti.
Pada sertifikasi halal, Bapperida posisikan sebagai peningkat daya saing ekonomi daerah. “Kami dorong infrastruktur RPH-RPU memenuhi standar nasional, jamin konsumen, dan buka akses pasar produk lokal Sulbar,” pungkas Amujib. (*/Rigo Pramana)
