Sulbar Lindungi Inovasi Daerah Lewat Payung HAKI
Mamuju, TOKATA.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat mengambil langkah strategis melindungi aset intelektual daerah. Selasa (21/4/2026), jajaran Bapperida menggelar audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat di ruang kerja Kepala Kanwil, membahas inventarisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Indikasi Geografis (IG) produk lokal.
Pertemuan ini mewujudkan misi utama Gubernur Suhardi Duka: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Seperti pohon yang akarnya diperkuat, inovasi daerah kini harus berpayung hukum agar tak mudah direnggut angin klaim pihak luar.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida, Hasanuddin, menegaskan urgensi kebijakan "One Agency One Innovation" yang diperkuat Instruksi Gubernur. "Setiap karya intelektual OPD atau masyarakat harus difasilitasi HAKI untuk kepastian hukum," ujarnya. Kebijakan ini membangun ekosistem birokrasi kreatif, sadar hukum, demi pelayanan publik unggul.
Kepala Bapperida, Amujib, menambahkan bahwa perlindungan HAKI akan menaikkan nilai jual produk lokal Sulawesi Barat yang kaya alam dan kreativitas. "Sinergi dengan Kemenkumham pastikan pengakuan resmi, hindari klaim tak bertanggung jawab," tegasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyambut hangat dengan komitmen pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI). "Kami siap inventarisasi potensi inovasi lintas sektor, tingkatkan daya saing daerah secara nasional," katanya, didukung Kadiv Pelayanan Hukum Hidayat dan Kabid KI Juani.
Sebagai tindak lanjut, keduanya sepakat pendataan menyeluruh hingga kabupaten/kota se-Sulawesi Barat. Sinergi ini diharapkan jadi benteng hukum bagi inovator dan pelaku usaha, memperkokoh identitas serta saingan Sulbar di pasar global.
Hadir pula Sekretaris Bapperida Suhamta beserta tim teknis, termasuk peneliti dan penelaah kebijakan. (*/Rigo Pramana)
