Petaka 30 Persen, SDK dan Forum Bupati Se Sulbar Gugat Pusat, Pembangunan 2027 Terancam Macet

Mamuju, TOKATA.id – Seperti kapal yang mengukir rute di lautan pembangunan, Forum Bupati se-Sulawesi Barat dipimpin Gubernur Suhardi Duka mulai petakan arah 2027 di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026). Target ambisius untuk RKPD dan RAPBD dirumuskan: pacu pertumbuhan ekonomi, tekan angka kemiskinan, benahi stunting, tingkatkan layanan publik, plus kemandirian energi dan hilirisasi produk unggulan daerah.

“Arah pembangunan 2027 sejalan Astacita Bapak Presiden: ketahanan pangan dan kemandirian energi,” tegas Suhardi Duka, menegaskan fondasi visi nasional.

"Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memimpin Forum Bupati se-Sulbar yang menyepakati arah pembangunan 2027 sejalan Astacita Presiden, tapi terhambat UU HKPD 2022 yang batasi belanja pegawai maksimal 30 persen; bupati sepakat usul penundaan, ubah nomenklatur, dan tambah TKD ke Pusat agar target ekonomi, kemiskinan, stunting, dan kemandirian energi tak pupus."

Namun, badai datang dari UU HKPD 2022 yang wajibkan belanja pegawai tak lebih 30 persen mulai 2027. Rapat ungkap, seluruh kabupaten Sulbar sudah tembus ambang batas itu, kisaran 38-40 persen.

Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, juru bicara forum, sampaikan kesepakatan bersama provinsi untuk digagahkan ke Pusat. “Kami bersepakat dengan Pak Gubernur: tak ada pengurangan P3K atau ASN,” ujarnya.

Tiga poin usulan lahir dari diskusi panas:

• Penundaan pemberlakuan aturan minimal lima tahun.

• Ubah nomenklatur belanja agar sebagian masuk barang-jasa, ringankan beban pegawai.

• Tambah Transfer ke Daerah (TKD), pasalnya pengurangan TKD dua tahun belakangan picu lonjakan belanja pegawai meski tak tambah pegawai.

“Kalau TKD tak dipotong, 30 persen pasti tercapai,” papar Arsal.

Suhardi Duka peringatkan: tanpa relaksasi dari Pusat, daerah lumpuh. “Walaupun semua P3K dihentikan, masih kurang. Relaksasi jadi jalan keluar agar tak ada korban.”

Forum ini jadi panggilan darurat: Sulbar tak mau visi gemilang 2027 tenggelam di jerat birokrasi. (*/Rigo Pramana)