BPKAD Sulbar Percepat Tindak Lanjut Pengawasan, Wujudkan Pemerintahan Akuntabel
Mamuju, TOKATA.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat teguh menjaga akuntabilitas pemerintahan melalui partisipasi aktif Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, dalam Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Langkah ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka untuk tata kelola prima dan pelayanan dasar berkualitas. Rapat digelar Rabu (15/4/2026) di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provsulbar, menyusul Surat Gubernur Nomor 700/12/I/2026 tertanggal 28 Januari 2026.
Muhammad menekankan, kehadiran BPKAD krusial memastikan rekomendasi pengawasan ditangani tepat waktu. “Rapat ini momentum evaluasi dan percepatan. Kami komitmen pengelolaan BMD lebih tertib, transparan, akuntabel,” ujarnya.
Kepala BPKAD, Mohammad Ali Chandra, menambahkan bahwa tindak lanjut rekomendasi jadi tolok ukur kualitas pengelolaan keuangan-aset. “Dorong jajaran serius dan konsisten. Bukan sekadar kepatuhan, tapi peningkatan layanan publik,” tegasnya.
Hadir pula Kepala Biro Pemkesra Setda, perwakilan Dinas Perkimtanhub, serta tim Inspektorat. Mereka bahas strategi percepatan, guna rajut sinergi perangkat daerah demi pemerintahan bersih, efektif, dan terpercaya di mata rakyat. (*/Rigo Pramana)
