Sulbar Pangkas THR PPPK, Antisipasi Guncangan BBM dan Geopolitik, Pemprov Tugaskan WFH PPPK

Mamuju, TOKATA.id – Seperti kapal nelayan yang merapat di tengah badai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat darurat Senin (16/3) di bawah komando Gubernur Suhardi Duka (SDK). Hadir Sekda, Bapenda, BPKAD, serta perwakilan BKPSDM, rapat itu mengurai simpul THR dan Gaji ke-13 bagi PPPK serta PPPK paruh waktu—dan menghasilkan keputusan tegas: WFH selama dua bulan mulai kini.

"Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memutuskan work from home (WFH) dua bulan bagi ribuan PPPK dan PPPK paruh waktu, sambil memotong THR serta Gaji ke-13 akibat krisis fiskal daerah yang dipicu potensi lonjakan BBM dari konflik AS-Israel-Iran."

Kebijakan ini lahir dari luka fiskal yang dalam. THR dan Gaji ke-13 tak teralokasi di APBD 2026, sementara ruang APBD Perubahan terkunci rapat. "Tidak ada celah anggaran," tegas Suhardi Duka usai rapat yang dipimpin Sekda.

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) amburadul: target tambahan Rp36 miliar gagal terealisasi, kata Bapenda. Dua andalan pajak merosot parah—pajak BBM dari Rp140 miliar jadi Rp103 miliar, pajak rokok dari Rp140 miliar ke Rp113 miliar. Total, Rp280 miliar menyusut Rp64 miliar menjadi Rp216 miliar. "Hampir mustahil tambah anggaran untuk THR PPPK," ujar gubernur.

Ancaman eksternal mengintai: konflik geopolitik AS-Israel-Iran berpotensi menggelegar harga BBM, merobek kantong daerah lebih dalam. Meski WFH, gaji bulanan PPPK tetap mengalir. "Mereka kerja dari rumah, kecuali dipanggil pimpinan OPD," jelas Suhardi.

Dampak merembet ke pendidikan. Guru PNS diminta gantikan jam mengajar PPPK yang WFH. Evaluasi pertama 16 April, kedua 16 Mei—jika fiskal tak pulih, WFH bisa molor.

Pemprov Sulbar janji pantau ketat, berharap angin segar bertiup dari pendapatan daerah. (Rigo Pramana)