Penyerahan LKPD 2025, Pemprov Sulbar dan BPK Bersinergi Bangun Keuangan Daerah yang Jernih
Mamuju, TOKATA.id – Di Auditorium BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa (31/3/2026), Gubernur Sulbar Suhardi Duka secara langsung menyerahkan LKPD unaudited TA 2025. Dokumen itu diterima Kepala BPK Perwakilan Sulbar Frider Sinaga, disaksikan para bupati se-Sulbar.
"Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Sulbar, menegaskan komitmen APBD yang runut, berlandaskan hukum, dan siap diaudit demi tata kelola keuangan daerah yang bersih."
Seperti pembangun jembatan kokoh di atas fondasi hukum, Gubernur Suhardi menekankan perencanaan APBD harus runut dan berlandaskan peraturan Menteri Keuangan serta Perda. "Sumber keuangan harus jelas. Tak ada ruang bagi sumbangan kaya raya tanpa dasar hukum," tegasnya di hadapan para bupati.
"Dokumen APBD harus benar, pelaksanaannya pun benar. Kalau tidak, siap-siap berhadapan dengan BPK," lanjutnya, menyerukan pengelolaan yang jujur dan tulus. Gubernur pun mengungkapkan niat baik menyusun APBD bersama bupati "sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya".
Bimbingan BPK RI disebutnya sebagai penunjuk jalan. "Saya yakin BPK akan selalu dekat, membina yang ringan hingga berat. Kalau tak bisa dibina lagi, ya dibinasakan," ujar Suhardi Duka (SDK).
Frider Sinaga mengapresiasi komitmen kepala daerah yang tepat waktu. "Sinergi Pemda-BPK sudah terjalin baik. Mari wujudkan tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan transparan," pungkasnya.
LKPD unaudited ini memuat neraca, realisasi anggaran, laporan operasional, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan, siap diperiksa BPK. (*/Rigo Pramana)
