Denyut Politik Sulbar, Kesbangpol Galang Strategi Pancadaya Gubernur Suhardi Duka
Mamuju, TOKATA.id – Seperti nakhoda yang memeriksa kompas di lautan politik yang bergelora, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi internal pada Kamis (26/3/2026). Bertempat di ruang kerja Kepala Badan, pertemuan ini memusatkan perhatian pada penguatan konsolidasi data serta strategi pemantauan perkembangan politik daerah tahun 2026, demi menyelaraskan dengan misi Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Dipimpin langsung Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, SE, MM, dan didampingi sekretaris, para kepala bidang, jabatan fungsional, serta staf terkait, rapat menyoroti antisipasi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan dan stabilitas politik Sulbar.
Dalam arahannya, Darwis menekankan pelaporan rutin dan terukur dari setiap bidang untuk menavigasi dinamika kebijakan pimpinan. Ia menginstruksikan Bidang Politik menyusun laporan pemantauan mingguan, bulanan, hingga semesteran.
"Salah satu fokus utama adalah memantau tanggapan masyarakat terkait isu figur calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat pasca wafatnya Alm. Jenderal Salim S. Mengga. Hal ini krusial untuk menjaga konsistensi stabilitas daerah," tegas Darwis. Bidang Politik juga diminta mendokumentasikan perkembangan partai politik dan jadwal persidangan DPRD, guna mendongkrak Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar.
Pada pengawasan nasional, Bidang Wasnas diarahkan memantau isu terorisme, gangguan keamanan, serta propaganda pemecah belah. Data aksi demonstrasi pun akan dikelola sistematis untuk mengukur efektivitas penanganan.
Bidang Ideologi diperintahkan mempertajam laporan capaian wawasan kebangsaan dan memastikan seleksi calon Paskibraka tingkat kabupaten berjalan lancar. Sementara Bidang Ormas bertugas memantau aktivitas rumah ibadah dan kondisi kerukunan umat beragama.
Menutup arahan, Kepala Badan memerintahkan sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyediakan laporan kinerja berbasis progres anggaran setiap bulan. Langkah ini memastikan output dan outcome program terukur akurat, termasuk respons terhadap kebijakan fiskal daerah soal tunjangan hari raya. (* /Rigo Pramana)
