Dana Hibah Politik Mengalir: Kesbangpol Sulbar Tegaskan Layanan Publik Tak Terganggu

Mamuju, TOKATA.id — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pelayanan publik tetap optimal meski pemerintah daerah menyesuaikan sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). Bukti nyata terlihat saat Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyerahkan proposal pencairan dana hibah partai politik tahun anggaran 2026 kepada Pemprov Sulbar, Senin (16/3/2026).

"Di tengah hembusan penyesuaian sistem kerja ASN, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat tetap mengalirkan pelayanan publik seperti sungai yang tak pernah kering, terbukti saat Partai NasDem menyerahkan proposal dana hibah 2026, "

Proposal itu diterima Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulbar, Nur Milu, atas arahan Kepala Badan Darwis Damir, di kantor Kesbangpol Mamuju. "Penyesuaian kerja ASN tak mengurangi komitmen kami," tegas Nur Milu. "Kami tetap layani masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk partai politik, secara prima."

Penerimaan proposal ini bagian dari mekanisme administratif menuju verifikasi dan pencairan dana. Dukungan hibah bagi partai politik, lanjutnya, krusial untuk pendidikan politik masyarakat dan penguatan demokrasi daerah—sebuah denyut nadi kehidupan berbangsa.

Langkah ini selaras kebijakan Gubernur Suhardi Duka melalui konsep Panca Daya, yang mengukuhkan tata kelola akuntabel dan pelayanan dasar berkualitas. Nur Milu berharap proses berjalan transparan, agar dana dimanfaatkan optimal untuk partisipasi publik.

Kesbangpol Sulbar menjamin setiap tahapan administrasi profesional dan sesuai regulasi. (*/Rigo Pramana)