Pemprov Lakukan Restruktirisasi OPD, Sejumlah Pejabat Jabat Plt
"Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menggebrak awal 2026 dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD), menunjuk sejumlah pelaksana tugas (Plt) untuk jabatan gabungan demi menjaga roda administrasi tetap berputar, sementara ujian Job Fit, kunci pejabat definitif, masih menanti dalam hitungan hari."
Mamuju, TOKATA.id – Seperti angin segar yang menyapu kabut birokrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasuki babak restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) sejak awal 2026. Langkah tegas ini dilakukan Gubernur Suhardi Duka untuk mengisi kekosongan jabatan akibat penggabungan dinas, memastikan kelancaran administrasi di tengah transisi yang rawan hambatan.
Penunjukan pelaksana tugas (Plt) ini mendahului pelaksanaan Job Fit, asesmen kompetensi yang akan menentukan pejabat definitif. Proses ini krusial mengingat penggabungan OPD bertujuan efisiensi anggaran dan penajaman fungsi, meski menuai sorotan atas kecepatan pengisian sementara yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian jangka pendek.
Beberapa nama menonjol dalam daftar penunjukan. Asisten I Bidang Pemerintahan Muh Jaun dipercaya memimpin Dinas gabungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), yang kini menyatukan pengelolaan buruh migran dan ketenagakerjaan. Asisten II Bidang Ekonomi Rahmat ditugaskan sebagai Plt Kepala Dinas gabungan Perhubungan (Dishub) dan Perumahan serta Kawasan Permukiman (Perkim), mengintegrasikan infrastruktur transportasi dengan pengembangan hunian berkelanjutan.
Tak ketinggalan, Asisten III Bidang Administrasi Pembangunan Amujib memegang kendali Dinas gabungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLH), di mana pengawasan hutan dan mitigasi bencana menjadi prioritas utama di tengah ancaman deforestasi Sulbar. Herdin Ismail ditunjuk memimpin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang merger dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), fokus pada reformasi SDM aparatur.
Penunjukan lain mencakup Bau Akram sebagai Plt Kepala Dinas gabungan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Darmawati untuk Dinas gabungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa , serta Fahri Yusuf, sebelumnya Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang kini masuk radar restrukturisasi.
Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan, pengisian Plt ini bersifat sementara demi kelancaran birokrasi. "Itu agar pelaksanaan bisa berjalan lancar. Nanti, saat Job Fit selesai dalam waktu dekat, mungkin satu, dua, atau tiga hari, pejabat definitif akan ditetapkan, dan era Plt ini berakhir," tegasnya kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
Restrukturisasi ini diharapkan mempercepat adaptasi OPD terhadap tuntutan era digital dan efisiensi fiskal, meski pengamat mempertanyakan transparansi Job Fit agar tak sekadar formalitas. (*/Rigo Pramana)