Sulbar Perkuat Literasi dengan Ranpergub Gerakan Sulbar Mandarras

Mamuju, TOKATA.id – Setelah DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dalam Rapat Paripurna pada Senin (29/09), langkah berikutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Gerakan Pembudayaan Membaca dan Literasi. Ranpergub ini menjadi payung hukum bagi Gerakan Sulbar Mandarras (GSM) yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Pembahasan awal Ranpergub dilaksanakan Selasa (30/09) di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulbar, dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum, Syarifuddin. Rapat turut dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga, Hajrul Malik, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar, Mustari Mula, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sjaifuddin, serta perwakilan Tim Kerja Gerakan Sulbar Mandarras dan Biro Hukum Setda Sulbar.

Mustari Mula menjelaskan, Ranpergub ini merupakan tindak lanjut dan penguatan regulasi berdasarkan amanah Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang baru disahkan. Pembentukan Pergub adalah fondasi hukum strategis untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas Gerakan Sulbar Mandarras.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati beberapa poin krusial yang akan menjadi muatan utama Pergub, meliputi ketentuan umum, ruang lingkup dan tujuan GSM, sasaran program, strategi implementasi, serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, dan Pemerintah Kabupaten, untuk menjamin koordinasi dan kolaborasi optimal. Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta kelengkapan dokumen Tim Penyusun Pergub turut menjadi bagian penting pembahasan tersebut.

Dengan regulasi ini, diharapkan Gerakan Sulbar Mandarras mampu mendorong budaya literasi yang lebih masif dan terstruktur di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)