Pemprov Sulbar Rebut Aset Rp10,8 T untuk Kemandirian Fiskal
Mamuju, TOKATA.id – Seperti phoenix yang bangkit dari abu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini menggenggam masa depan fiskal melalui penertiban aset daerah yang selama ini 'tertidur'. Pada Rabu (15/4/2026), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemendagri TA 2025 di Ruang Rapat Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat.
Hadir Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, serta pimpinan Inspektorat Daerah, BPKAD, dan dinas terkait. Fokus rapat: langkah konkret tertibkan aset idle bernilai perolehan Rp10,8 triliun, khususnya lahan 3,63 hektar di Gentungan, Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju. Lahan potensial ini terindikasi salah catat, tumpang tindih kepemilikan, hingga dimanfaatkan pihak ketiga untuk peternakan burung walet tanpa izin sah.
Langkah ini selaras arahan Gubernur Suhardi Duka yang gigih tekankan pengamanan, legalisasi, dan optimalisasi aset demi kemandirian fiskal—pilar visi pemerintahan bersih, akuntabel, yang nyata tingkatkan layanan publik dan kesejahteraan warga Sulbar.
Murdanil menegaskan sinergi perangkat daerah esensial. "Kami dukung penuh penertiban aset ini. Harmonisasi lintas instansi pastikan rekomendasi Itjen Kemendagri tereksekusi cepat, berbasis hukum kuat. Ini wujud amanah rakyat, optimalkan potensi daerah untuk kemaslahatan bersama," tegasnya.
Ke depan, Pemprov Sulbar kawal proses secara transparan. Masyarakat diundang dukung, agar aset negara berputar maksimal, pacu pembangunan, dan roda ekonomi Sulawesi Barat semakin kencang. (*/Rigo Pramana)
