Junda Maulana Tegaskan Dokumen Penanggulangan Bencana Kunci Strategi Sulbar 2025–2029

Mamuju, TOKATA.id – Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menjadi narasumber pada sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Putea, Kamis (23/10).

Junda Maulana menegaskan bahwa dokumen perencanaan penanggulangan bencana adalah arah kebijakan strategis lima tahunan pemerintah daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons bencana di Sulbar. Hal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga.

“Dokumen perencanaan ini penting sebagai pedoman kebijakan jangka lima tahun,” ujar Junda Maulana.

Ia menyoroti beberapa aspek utama dalam penyusunan dan implementasi dokumen tersebut. Pertama, penguatan kelembagaan agar koordinasi antarinstansi berjalan solid dan efektif.

“Kelembagaan yang kuat menjadi kunci kolaborasi antara provinsi, kabupaten, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Kedua, peran aktif masyarakat sangat vital. Penanggulangan bencana tidak akan optimal tanpa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan dokumen perencanaan yang ada.

“Peran pemerintah sehebat apapun tidak berarti tanpa dukungan dan pemahaman dari masyarakat,” tegas Junda.

Ketiga, sektor swasta harus berkontribusi aktif dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan ekonomi pascabencana, tidak hanya menjadi penonton.

Junda Maulana mengingatkan keberhasilan strategi penanggulangan sangat bergantung pada implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi bagian penting untuk menyamakan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat.

“Dokumen tanpa implementasi hanya akan jadi tumpukan kertas. Sosialisasi jadi kunci agar semua memahami dan menjalankan tugasnya,” pungkasnya.

Untuk mendukung implementasi, empat faktor utama perlu diperhatikan: sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat, dukungan anggaran, dan mekanisme kerja yang jelas.

“Kami membutuhkan sumber daya manusia andal, anggaran yang memadai, dan struktur organisasi tegas. Kolaborasi semua pihak wajib diwujudkan,” beber Junda.

Pelatihan dan simulasi agar peran tiap pihak terlaksana dengan baik juga harus rutin dilakukan.

“Pelatihan berkala memastikan kesiapsiagaan dan tanggung jawab berjalan efektif,” tutupnya. (*/Rigo Pramana)