DKPPKB Sulbar Perkuat Pemenuhan HAM, Akses Kesehatan bagi Semua Jadi Perhatian
Mamuju, TOKATA.id – Hak atas kesehatan bukan sekadar urusan tersedianya fasilitas medis. Lebih dari itu, ia merupakan hak mendasar setiap manusia yang harus dijamin tanpa sekat, tanpa diskriminasi, dan tanpa membedakan latar belakang sosial. Berangkat dari prinsip tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia (HAM), khususnya di bidang kesehatan, Jumat, 13 November 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pembahasan tindak lanjut identifikasi pemenuhan HAM dasar masyarakat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui program Desa Sadar HAM. Sebuah ikhtiar untuk menghadirkan nilai-nilai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bukan hanya dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa sektor kesehatan memiliki posisi strategis dalam memastikan hak dasar warga negara terpenuhi. Setiap orang, menurutnya, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh informasi yang memadai, serta terlindungi dari berbagai kondisi yang mengancam kesehatan dan kesejahteraannya.
Ia menekankan, pemenuhan hak kesehatan tidak boleh berhenti pada keberadaan fasilitas pelayanan semata. Pemerintah juga harus memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses layanan kesehatan secara layak, adil, dan tanpa diskriminasi.
Dalam instrumen identifikasi pemenuhan HAM dasar, terdapat 41 indikator berperspektif HAM yang diselaraskan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sejumlah indikator berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, antara lain hak atas kesehatan, hak memperoleh informasi kesehatan, hak atas pangan, hak anak, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas jaminan sosial.
Namun, pemenuhan hak di atas kertas masih menyisakan pekerjaan di lapangan. Hasil identifikasi awal pada sejumlah desa binaan Sadar HAM di enam kabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan masih terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari keterbatasan akses pelayanan kesehatan, belum optimalnya ketersediaan data kesehatan, hingga persoalan kesehatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Temuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan HAM membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Diperlukan kerja bersama yang terukur, koordinasi yang berkesinambungan, serta keberpihakan kebijakan agar setiap persoalan dapat dijawab melalui program yang tepat sasaran.
Karena itu, DKPPKB Sulbar mendorong penguatan Desa Sadar HAM menjadi momentum untuk membenahi kualitas pelayanan kesehatan dasar, memperluas edukasi kesehatan, memastikan kelompok rentan memperoleh akses layanan yang setara, sekaligus memperkuat langkah pencegahan masalah gizi dan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut juga sejalan dengan Panca Daya ketiga Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Pada akhirnya, pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari bertambahnya fasilitas atau meningkatnya angka pelayanan. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana setiap warga dapat merasakan manfaat pembangunan, memperoleh perlindungan, dan menikmati hak yang sama untuk hidup sehat serta sejahtera.
Melalui sinergi lintas sektor, DKPPKB Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kesehatan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak dasar manusia. Sebab, masyarakat yang sehat bukan hanya fondasi pembangunan, melainkan juga cermin hadirnya negara dalam menjaga martabat setiap warganya. (*/Rigo Pramana)
