54 Desa di Mamuju Tengah Bentuk KIM, SP4N Lapor Didorong Jadi Jembatan Aspirasi Warga
Mamuju Tengah, TOKATA.id - Suara masyarakat semestinya tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi menemukan jalan menuju penyelesaian. Semangat itulah yang hendak dibangun Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui penguatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor).
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Statisper), Pemkab Mamuju Tengah menggelar sosialisasi KIM dalam implementasi aplikasi SP4N Lapor. Kegiatan berlangsung di Aula Kafe Kilometer Satu (KMS), Topoyo, dan dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ishaq Yunus, mengungkapkan bahwa seluruh 54 desa di Kabupaten Mamuju Tengah telah membentuk KIM.
Menurutnya, keberadaan KIM memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik, baik mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat.
Lebih dari sekadar saluran informasi, KIM juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui jejaring informasi yang dibangun, berbagai produk unggulan desa dapat dipromosikan agar semakin dikenal dan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.
“Harapannya, setelah ada sosialisasi, KIM bisa dimanfaatkan dan diterapkan, khususnya oleh masyarakat desa,” ujar Ishaq.
Sosialisasi tersebut juga menitikberatkan pada pemanfaatan SP4N Lapor sebagai saluran resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Selama ini, pemanfaatan platform tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya sebagai ruang untuk menyampaikan laporan mengenai persoalan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.
Ishaq menjelaskan, SP4N Lapor memiliki sistem yang bekerja secara real time sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kapan saja. Laporan yang masuk juga terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang kewenangannya.
Dengan sistem tersebut, pengaduan mengenai kerusakan jalan atau jembatan, misalnya, dapat langsung terhubung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Demikian pula laporan terkait bidang lainnya akan diteruskan kepada OPD yang membidangi persoalan tersebut.
Melalui penguatan KIM dan optimalisasi SP4N Lapor, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam mengawal pembangunan. Sebab, pelayanan publik yang baik bukan semata tentang bagaimana pemerintah bekerja, melainkan juga tentang sejauh mana suara masyarakat didengar dan ditindaklanjuti. (*/Rigo Pramana)
