Digitalisasi Kependudukan: Bapenda Sulbar Sambut Layanan IKD Jemput Bola
Mamuju, TOKATA.id - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menerima layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebuah terobosan dalam kegiatan jemput bola yang digulirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat di sejumlah perangkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2TI) Bapenda, Selasa, 6 Oktober 2026, diterima langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur.
Layanan ini menghadirkan fasilitasi dan pendampingan bagi ASN Bapenda, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam proses aktivasi dan pemanfaatan IKD. Kehadiran layanan di lingkungan kerja diharapkan memangkas jarak, memudahkan ASN mengakses layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Para ASN mendapat pendampingan langsung dari petugas Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dalam verifikasi dan aktivasi identitas kependudukan digital. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan layanan administrasi berbasis teknologi di sektor pemerintahan.
Abdul Wahab Hasan Sulur menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, layanan jemput bola yang dilaksanakan Disdukcapil memberikan kemudahan nyata karena ASN dapat mengaktifkan IKD langsung di tempat kerja.
"Kami mengapresiasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pelayanan ini memberikan kemudahan bagi ASN untuk melakukan aktivasi IKD sekaligus mendukung percepatan digitalisasi administrasi kependudukan di lingkungan pemerintahan," ujar Abdul Wahab.
Ia menambahkan, pemanfaatan IKD diharapkan dapat membiasakan ASN dengan layanan administrasi digital, sekaligus menata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Kegiatan ini selaras dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka: "Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas."
Di luar percepatan digitalisasi, aktivasi IKD juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Identitas kependudukan digital yang terintegrasi diharapkan memperkuat ketepatan administrasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Melalui langkah ini, Bapenda Sulbar ikut mengukir sinergi lintas perangkat daerah dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
