Sulbar Raih Terbaik II Implementasi Program 3 Juta Rumah di Apresiasi Kemendagri 2026
Mamuju, TOKATA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menorehkan capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sulbar meraih peringkat Terbaik II dalam implementasi Program 3 Juta Rumah pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi, Jumat, 18 September 2026. Capaian ini menjadi bagian dari rentetan prestasi Pemerintah Provinsi Sulbar sepanjang 2025–2026 yang menunjukkan progres nyata dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Capaian tersebut sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, dengan pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam konteks infrastruktur, arah kebijakan itu diterjemahkan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dasar, termasuk penyediaan hunian layak, perbaikan kawasan permukiman, serta penguatan infrastruktur yang menunjang kehidupan sehari-hari warga.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengatakan penghargaan dari Kemendagri itu bukan sekadar capaian administratif, melainkan juga cerminan adanya progres teknis dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Menurutnya, keberhasilan sebuah program harus dibaca secara utuh: mulai dari perencanaan, kesiapan lokasi, pelaksanaan konstruksi, pemenuhan standar teknis, pengendalian mutu, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan.
“Bagi PUPR, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan. Rumah yang dibangun harus memenuhi aspek teknis, aman, layak, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, progres fisik harus berjalan seiring dengan pengendalian mutu, pengawasan, dan kepastian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan,” kata Surya, Sabtu, 19 September 2026.
Surya menekankan, kualitas konstruksi sangat ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat. Karena itu, tenaga kerja konstruksi, pengawas, maupun tenaga ahli yang menangani pekerjaan perlu memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya.
“Jasa konstruksi harus dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten dan bersertifikat, baik tukang atau tenaga kerja konstruksi, pengawas, maupun tenaga ahli. Ini penting agar setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain kompetensi tenaga konstruksi, menurut Surya, pengujian mutu melalui laboratorium menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas pekerjaan. Material dan hasil pekerjaan perlu diuji sesuai kebutuhan teknis sehingga kualitas konstruksi dapat dikendalikan secara objektif.
“Kualitas harus kita uji melalui laboratorium. Dengan begitu, kita tidak hanya melihat pekerjaan secara visual, tetapi memiliki dasar teknis bahwa material dan hasil konstruksi memenuhi persyaratan. Kualitas harus kita capai bersama agar bangunan dapat bertahan lama, memenuhi umur ekonomisnya, dan memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghargaan Kemendagri tersebut menjadi penyemangat bagi PUPR untuk terus memperkuat koordinasi, pengawasan, kompetensi tenaga konstruksi, dan pengendalian mutu dalam setiap pembangunan infrastruktur dan perumahan di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
