Menyalakan Pelosok Sulbar: 84 Lokasi Masuk Target Listrik Desa 2026

Mamuju, TOKATA.id - Upaya menghadirkan terang hingga ke pelosok Sulawesi Barat terus dipacu. Sebanyak 84 lokasi menjadi sasaran pembangunan Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026, di tengah tantangan geografis berupa akses jalan ekstrem, kawasan hutan lindung, hingga persoalan kelistrikan di wilayah kepulauan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, bersama Manager PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto Sampealang, di ruang kerja Kepala Dinas ESDM Sulbar, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas ESDM Sulbar Alexander Arruanpasau, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil, serta sejumlah pejabat fungsional Dinas ESDM Sulbar.

Dalam pemaparannya, Heryanto Sampealang menjelaskan, pembangunan Lisdes 2026 di Sulawesi Barat akan menyasar 84 lokasi. Empat di antaranya merupakan desa baru yang sama sekali belum memiliki jaringan listrik PLN.

Keempat desa tersebut yakni Desa Ulumambi dan Desa Sikamase di Kecamatan Bambang, Desa Pangandaran di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, serta Desa Siraun di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju.

Sementara lokasi lainnya merupakan desa-desa yang telah lama terbentuk, namun masih terdapat dusun yang hingga kini belum menikmati aliran listrik PLN.

Namun, menghadirkan listrik ke wilayah-wilayah tersebut bukan perkara sederhana. Medan yang berat menjadi salah satu tantangan utama. Sejumlah akses menuju lokasi pembangunan dalam kondisi rusak dan ekstrem, sehingga berpotensi menghambat mobilisasi material dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Kendala lainnya adalah keberadaan sejumlah titik pembangunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan masih menunggu proses perizinan.

Atas kondisi tersebut, PLN meminta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat.

Dukungan itu diperlukan untuk membuka dan memperbaiki akses menuju lokasi pembangunan Lisdes, sesuai kewenangan masing-masing, sehingga distribusi material dapat berjalan lebih lancar dan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

PLN juga berharap dukungan pemerintah dalam mempercepat proses perizinan untuk pembangunan jaringan yang melintasi kawasan hutan pada lokasi-lokasi yang masuk dalam rencana Lisdes 2026.

Persoalan elektrifikasi juga mengemuka dari wilayah kepulauan, khususnya Pulau Karampuang dan Kepulauan Balabalakang.

Di Pulau Karampuang, warga masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai tidak lagi optimal. Dalam kondisi normal, listrik disebut hanya menyala sekitar 4–5 jam per hari. Bahkan, ketika musim hujan, pemadaman dapat berlangsung hingga tiga hari.

Rencana PLN untuk mendistribusikan listrik ke Pulau Karampuang masih menghadapi kendala karena wilayah tersebut masuk dalam Wilayah Usaha (Wilus), sehingga PLN tidak dapat secara langsung membangun jaringan listrik di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kepulauan Balabalakang, kecamatan di Kabupaten Mamuju yang memiliki populasi sekitar 2.802 jiwa, juga menjadi perhatian. Letaknya yang relatif dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan kawasan tersebut salah satu prioritas dalam agenda elektrifikasi.

Sejumlah pulau di kawasan Balabalakang, seperti Pulau Saboyang, Pulau Samataha, dan Pulau Labia, telah memiliki jaringan listrik dengan panjang yang bervariasi. Namun, pemerataan akses energi di kawasan kepulauan masih membutuhkan penguatan dan langkah lanjutan.

Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan PLN dan pemerintah daerah guna mengurai berbagai hambatan dalam percepatan elektrifikasi.

“Kami memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik dari sisi akses jalan, kawasan hutan, maupun kondisi kepulauan. Namun, kami berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan listrik desa agar seluruh masyarakat Sulawesi Barat dapat menikmati akses listrik yang layak,” ujar Bujaeramy.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan PLN menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak berhenti pada wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menyentuh masyarakat di pelosok dan kawasan kepulauan.

“Melalui program Listrik Desa dan bantuan penyambungan listrik rumah tangga miskin, diharapkan target Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai,” tegas Bujaeramy.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara Dinas ESDM, PLN, dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pembangunan Lisdes. Sejumlah langkah strategis juga akan disusun untuk mengatasi persoalan akses jalan serta mempercepat proses perizinan pembangunan jaringan listrik di kawasan hutan.

Bagi Sulawesi Barat, agenda elektrifikasi bukan sekadar soal menghadirkan jaringan dan menyalakan lampu. Di balik setiap tiang yang berdiri dan setiap rumah yang akhirnya terang, ada harapan tentang akses pendidikan yang lebih luas, aktivitas ekonomi yang tumbuh, serta kehidupan masyarakat yang perlahan bergerak menuju kualitas yang lebih baik.

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program percepatan elektrifikasi, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)