KKP dan DKP Sulbar Survei Tambak Polewali Mandar, 500 Hektare Diusulkan Direvitalisasi
Mamuju, TOKATA.id - Revitalisasi tambak bukan semata soal membenahi saluran dan infrastruktur yang rusak. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali potensi ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas para pembudidaya.
Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan berpijak pada kondisi nyata di lapangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat melakukan survei lokasi pengembangan budidaya air payau di Kabupaten Polewali Mandar, Minggu, 20 September 2026.
Survei menyasar sejumlah kawasan tambak potensial sebagai bagian dari persiapan program revitalisasi tambak KKP. Data dan temuan di lapangan diharapkan menjadi pijakan dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan.
Upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, terutama dalam mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak berhenti pada pembenahan fisik tambak, tetapi bermuara pada manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat pesisir dan pembudidaya.
Kegiatan survei dari unsur DKP Sulbar dipimpin Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PDSPKP, Fachrul Andi Odang, bersama tim. Tim juga melibatkan Reza Syahroni dari KKP sebagai ahli pemetaan serta didampingi Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Kabupaten Takalar, Boyun Handoyo, beserta jajaran.
Survei dilakukan di sejumlah titik potensial, di antaranya kawasan tambak di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, dan Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Turut hadir Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kabupaten Polewali Mandar, Asdar, serta para penyuluh perikanan.
Fachrul Andi Odang mengatakan, survei menjadi tahapan penting untuk memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar memiliki tingkat kesesuaian bagi pengembangan budidaya air payau.
“Survei ini penting untuk memastikan setiap lokasi yang diusulkan benar-benar sesuai, baik dari aspek lahan, sumber dan kualitas air, aksesibilitas, legalitas, maupun risiko lingkungan. Data yang diperoleh di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah revitalisasi yang tepat,” ujar Fachrul.
Mengukur Kelayakan dari Berbagai Aspek
Survei lapangan menjadi bagian dari persiapan program revitalisasi tambak KKP. Tim tidak hanya memeriksa kondisi fisik tambak, tetapi juga mengkaji sejumlah aspek yang menentukan kelayakan dan prospek pengembangan kawasan.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi kesesuaian lahan, sumber air, legalitas, kualitas air, jarak dari sumber air, potensi pencemaran, risiko bencana, status penguasaan lahan, akses jalan, ketersediaan listrik, hingga peluang pasar.
Kondisi vegetasi di sekitar tambak turut diamati, termasuk gambaran topografi dan kondisi pantai yang berhadapan langsung dengan kawasan tambak. Dari sisi pemetaan, tim memastikan batas-batas area yang diusulkan sekaligus mengecek keberadaan poligon kawasan sebagai bagian dari kebutuhan perencanaan.
Untuk memperoleh gambaran kualitas perairan secara lebih akurat, tim juga mengambil sampel air di sejumlah lokasi. Sampel tersebut selanjutnya akan dianalisis sebagai bahan identifikasi kualitas air.
500 Hektare Diusulkan di Desa Galeso
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah tambak di Desa Galeso. Di lokasi ini terdapat 15 kelompok pembudidaya dengan total luasan sekitar 500 hektare yang diusulkan masuk dalam program revitalisasi.
Hamparan tambak seluas itu menggambarkan besarnya potensi budidaya air payau di kawasan tersebut. Di balik luasan lahan, tersimpan pula harapan para pembudidaya agar tambak yang mereka kelola kembali produktif dan mampu menopang perekonomian keluarga.
Fachrul mengatakan, data lapangan akan menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan di setiap lokasi.
“Kita ingin program revitalisasi benar-benar menjawab kebutuhan pembudidaya. Karena itu, seluruh aspek harus dilihat secara menyeluruh, termasuk kondisi saluran air, kualitas perairan, akses, serta potensi dan risiko yang ada di masing-masing lokasi,” jelasnya.
Dorong Normalisasi Saluran Air
Dalam survei tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kabupaten Polewali Mandar, Asdar, mengusulkan agar program revitalisasi turut memberi perhatian pada normalisasi sarana dan saluran air tambak.
Menurutnya, sistem saluran air merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan tambak. Saluran yang berfungsi dengan baik akan mendukung pengaturan keluar-masuk air sekaligus membantu menjaga kondisi lingkungan budidaya.
Usulan tersebut menjadi salah satu masukan yang dihimpun tim selama melakukan peninjauan langsung. Kondisi saluran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya mengembalikan fungsi kawasan tambak agar dapat dikelola secara lebih optimal.
Bagian dari Persiapan Kunjungan Menteri KKP
Survei juga menjadi bagian dari persiapan terkait rencana kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke Sulawesi Barat.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan kondisi faktual kawasan tambak terdokumentasi secara baik. Data mengenai luasan kawasan, jumlah kelompok pembudidaya, kondisi lahan, kualitas air, infrastruktur pendukung, hingga berbagai kendala dan potensi akan menjadi bahan penting dalam perencanaan program.
Revitalisasi tambak diharapkan tidak berhenti pada pembenahan fisik kawasan. Lebih jauh, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha budidaya sekaligus membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
Dari dua titik yang dikunjungi, pemerintah setempat berharap program revitalisasi dapat menjadi momentum untuk mengoptimalkan kembali lahan tambak sekaligus meningkatkan hasil produksi para pembudidaya.
Sinergi antara KKP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, penyuluh perikanan, dan kelompok pembudidaya menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan bertumpu pada kondisi nyata di lapangan.
Sebab, di kawasan pesisir, tambak bukan sekadar hamparan lahan yang menunggu dikelola. Di sana ada sumber penghidupan, ada usaha keluarga, dan ada harapan yang tumbuh bersama pasang-surut air.
Dengan survei yang komprehensif dan berbasis data, revitalisasi tambak diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan budidaya air payau yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
