778 Laporan Penipuan Keuangan di Sulbar, Pemprov Siapkan Satgas Khusus pada 2027
Mamuju, TOKATA.id – Ancaman aktivitas keuangan ilegal kian nyata dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebanyak 778 laporan penipuan transaksi keuangan ilegal tercatat di Sulawesi Barat sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut menjadi alarm sekaligus pengingat pentingnya literasi keuangan di tengah masyarakat, termasuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai langkah memperkuat perlindungan terhadap aparatur dan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar edukasi keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), Kamis, 19 November 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Teater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat dan diikuti perwakilan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad. Agenda ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam meningkatkan kewaspadaan serta melindungi ASN dan masyarakat dari ancaman aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, yakni Sekretaris Dinas Oktorio AS dan Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Nurbakiah, bersama ASN dari sejumlah OPD lainnya.
778 Laporan, Alarm Bahaya Kejahatan Keuangan
Dalam pemaparan materi, terungkap data yang patut menjadi perhatian bersama. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), selama periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 778 laporan penipuan transaksi keuangan ilegal di Sulawesi Barat.
Laporan tersebut mencakup berbagai modus kejahatan keuangan, antara lain:
- Pinjaman online (pinjol) ilegal.
- Investasi ilegal atau investasi bodong.
- Praktik pergadaian ilegal.
- Berbagai bentuk penipuan transaksi keuangan ilegal lainnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan keuangan digital telah menjadi ancaman serius. Modusnya semakin beragam, menyasar berbagai lapisan masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan menjerat ASN.
Pesan utama yang mengemuka dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya kehati-hatian dalam setiap transaksi keuangan. Masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama dari pihak yang tidak jelas legalitas dan rekam jejaknya.
ASN DKP Diminta Menjadi Teladan
Menindaklanjuti edukasi tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan bahwa jajaran ASN di lingkungan dinas yang dipimpinnya harus memiliki pemahaman memadai mengenai aktivitas keuangan ilegal. Lebih dari itu, ASN diharapkan menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat melalui edukasi dan penyebaran informasi yang benar.
Menurutnya, kelompok masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan.
"Saya sudah menerima laporan dari Sekretaris Dinas dan Kasubag yang mengikuti langsung edukasi Satgas PASTI ini. Pesan saya tegas: ASN DKP jangan sampai terjebak pinjol ilegal, investasi bodong, dan gadai ilegal. Kita harus jadi contoh. Kalau kita saja tergiur, bagaimana kita bisa melindungi masyarakat? Cek dulu legalitasnya di OJK, jangan mudah percaya janji untung besar. Kalau ragu, lebih baik tidak ikut," tegas Safaruddin.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan administratif, melainkan bekal penting dalam menjaga keamanan ekonomi pribadi, keluarga, dan lingkungan sosial.
Kenali Tiga Ciri Utama Aktivitas Keuangan Ilegal
Untuk meningkatkan kewaspadaan, masyarakat perlu mengenali karakteristik sejumlah praktik keuangan ilegal yang kerap muncul dengan berbagai kemasan dan tawaran menggiurkan.
1. Pinjaman Online Ilegal
Beberapa ciri yang patut diwaspadai antara lain:
- Tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Menawarkan bunga sangat tinggi serta denda yang tidak wajar.
- Melakukan penagihan dengan cara kasar, intimidatif, hingga menyebarkan data pribadi peminjam kepada kontak di telepon seluler.
- Menawarkan pencairan pinjaman dengan persyaratan yang terlalu mudah tanpa proses verifikasi yang memadai.
2. Investasi Ilegal atau Bodong
Masyarakat perlu berhati-hati apabila menemukan tawaran investasi dengan karakteristik:
- Menjanjikan keuntungan fantastis dan pasti, misalnya 20–50 persen setiap bulan.
- Tidak memiliki izin atau legalitas sesuai ketentuan dari otoritas yang berwenang, termasuk OJK atau Bappebti sesuai jenis kegiatannya.
- Menggunakan skema member get member atau pola ponzi.
- Tidak memiliki kejelasan produk, model bisnis, maupun legalitas perusahaan.
3. Pergadaian Ilegal
Praktik pergadaian ilegal umumnya memiliki sejumlah karakteristik, di antaranya:
- Tidak memiliki izin usaha pergadaian dari OJK.
- Tidak transparan dalam menetapkan bunga dan biaya.
- Berisiko merugikan pemilik barang jaminan akibat pelelangan sepihak atau kesulitan menebus barang.
Satgas Khusus Sulbar Ditargetkan Terbentuk pada 2027
Tidak berhenti pada kegiatan edukasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga merencanakan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tingkat provinsi pada 2027.
Satgas tersebut direncanakan melibatkan sejumlah unsur terkait, meliputi:
- Kepolisian.
- Perbankan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pembentukan satgas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga, mempercepat penanganan laporan masyarakat, mendukung penindakan terhadap pelaku sesuai kewenangan masing-masing instansi, serta memperluas jangkauan edukasi hingga ke kabupaten dan desa di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih terarah, terkoordinasi, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan keuangan.
Pegang Prinsip 2L: Legal dan Logis
Di tengah maraknya tawaran pinjaman, investasi, dan layanan keuangan lainnya, masyarakat maupun ASN diimbau menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis.
- Legal: Pastikan perusahaan pinjaman online, investasi, maupun pergadaian memiliki izin dan legalitas dari otoritas yang berwenang. Informasi dapat diperiksa melalui situs resmi www.ojk.go.id atau dengan menghubungi Kontak OJK 157.
- Logis: Cermati setiap tawaran keuntungan. Jika imbal hasil yang dijanjikan terdengar tidak masuk akal, masyarakat patut mencurigainya dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Apabila telanjur menjadi korban penipuan, masyarakat diimbau segera melapor ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan pihak kepolisian terdekat agar dapat ditindaklanjuti serta meminimalkan potensi kerugian lebih lanjut.
Pada akhirnya, perlindungan dari kejahatan keuangan ilegal tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan pemerintah. Dibutuhkan pula kesadaran, kecermatan, dan keberanian masyarakat untuk memeriksa setiap tawaran sebelum mengambil keputusan.
Melalui edukasi yang berkelanjutan dan rencana pembentukan satgas pada 2027, Pemprov Sulbar berharap masyarakat semakin terlindungi dari jerat aktivitas keuangan ilegal. Sebab, di tengah derasnya arus transaksi digital, kewaspadaan adalah benteng pertama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. (*/Rigo Pramana)
