Dialog Kebudayaan Bakal Cakada Kabupaten Mamasa: Fokus pada Pengakuan Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan

Foto bersama 3 Cakada Kabupaten Mamasa saat menghadiri dialog kebudayaan

Mamasa – Perkumpulan Pendidikan Agraria dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) bersama Kemitraan, dengan dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menggelar dialog kebudayaan bagi tiga pasangan bakal calon kepala daerah (Cakada) Kabupaten Mamasa, pada Kamis (12/9) di Hotel Sajojo. Acara ini menghadirkan lima pembicara, termasuk para calon bupati dan wakil bupati serta tokoh penghayat kepercayaan Ada’ Mappurondo.

Tiga pasangan calon yang hadir, yaitu Welem Sambolangi bersama H. Sudirman, Ruslan bersama Andi Faridha Fachri, dan Robinson Paul Tarru bersama David Lambalayaku, menyatakan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan penghayat kepercayaan Ada’ Mappurondo. Andi Faridha Fachri menyoroti pentingnya pengakuan atas keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat di Mamasa, yang terbagi dalam entitas sosial seperti Botto, Tonda’, Tondok, dan Lembang, yang hingga kini masih dapat ditemukan di berbagai wilayah Mamasa.

Faridha menegaskan bahwa masyarakat adat di Mamasa merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berperan penting dalam membentuk identitas nasional. Ia juga menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam, serta kontribusi sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang diberikan masyarakat adat.

“Masyarakat Adat Pitu Ulunna Salu Kondosapata’ Wai Sapalelean beserta wilayah adatnya masing-masing harus ditetapkan melalui keputusan bupati,” ujar Faridha.

David Lambalayaku menambahkan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang sangat penting dalam melestarikan lingkungan. Menurutnya, banyak kawasan hutan yang dijaga oleh masyarakat adat, memberikan kontribusi nyata dalam upaya melawan perubahan iklim. Namun, tantangan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan penghayat kepercayaan masih banyak.

“We need strong policies and commitment to ensure the growth and protection of indigenous communities and their valuable role in preserving culture and the environment,” tambah David.

Sementara itu, Welem Sambolangi menegaskan bahwa ia bersama pasangannya telah memasukkan pemajuan kebudayaan dalam visi dan misinya. Mereka berkomitmen untuk melestarikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal serta berencana memberikan insentif kepada para pembina keumatan, termasuk penghayat kepercayaan Ada’ Mappurondo.

“Kami memprogramkan pemberian insentif kepada pembina keumatan, termasuk kepada penghayat kepercayaan Ada’ Mappurondo,” ungkap Welem.

Ketua Umum Penghayat Kepercayaan Ada Mappurondo menjelaskan bahwa penghayat kepercayaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, stigma yang menyebut penghayat kepercayaan sebagai penyembah berhala atau kafir adalah salah kaprah. Penghayat kepercayaan juga memiliki ketakwaan dan melakukan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran kearifan lokal mereka.

“Penghayat kepercayaan juga bertakwa dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti agama lain,” tegasnya.

Yasir Sani dari Kemitraan menambahkan bahwa masyarakat adat sering terpinggirkan dan mendapat stigma negatif, seperti dianggap primitif, tidak beragama, dan tidak peduli pada hak perempuan dan anak. Yasir menyoroti pentingnya upaya untuk mengatasi diskriminasi ini, serta memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar, sumber daya, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

“Building respect for individuals and communities and ensuring marginalized groups can participate fully in decision-making is key to achieving social justice and equity,” tutup Yasir.

Dialog kebudayaan ini diharapkan menjadi titik awal komitmen dari para calon kepala daerah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, sekaligus mendorong pembangunan Kabupaten Mamasa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Source: Katinting.com