Data dan Perencanaan Jadi Fondasi ESDM Sulbar Kawal Pembangunan Energi 2027
Mamuju, TOKATA.id - Data yang akurat adalah awal dari kebijakan yang tepat. Dari sana, perencanaan disusun, program diarahkan, dan pembangunan diupayakan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Semangat itulah yang mengemuka dalam dua agenda penting yang diikuti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (10/9/2026), masing-masing terkait penguatan data statistik sektoral dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas ESDM Sulbar yang diwakili Gilang Ananda Putra menghadiri Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat.
Pada hari yang sama, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Abdul Syukur, menghadiri Rapat Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat.
Dua forum tersebut memperlihatkan satu garis penting: pembangunan yang kuat membutuhkan data yang tertata dan perencanaan yang terukur.
Dalam rapat koordinasi statistik sektoral, dibahas upaya menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama dalam pengumpulan data tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Data sektoral yang dihasilkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu pijakan penting dalam perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.
Gilang Ananda Putra menegaskan, Dinas ESDM Sulbar berkomitmen mendukung penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, khususnya data yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral.
“Kami akan memastikan data yang dihimpun Dinas ESDM dapat tersaji tepat waktu dan sesuai standar,” ujar Gilang.
Menurutnya, keterlibatan tim SPBE dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola data dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga pemerintah daerah.
“SPBE mendorong integrasi data lintas OPD. Dengan data statistik sektoral yang baik, kita dapat menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat untuk pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, dalam rapat pengendalian RKPD, pembahasan diarahkan pada evaluasi capaian pelaksanaan RKPD tahun berjalan, identifikasi berbagai kendala di lapangan, serta memastikan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai target. Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2027 agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
Salah satu penekanan dalam rapat ialah perlunya setiap OPD menyesuaikan indikator dan target kinerja pada RKPD Perubahan 2026 dengan kondisi pagu anggaran perubahan. Penyesuaian tersebut tidak berhenti pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup perbaikan indikator kinerja, target, maupun satuan pada program dan subkegiatan agar konsisten dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.
Dengan demikian, perubahan anggaran tidak sekadar menjadi koreksi administratif, melainkan juga mencerminkan penyesuaian kinerja yang realistis terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan.
Abdul Syukur mengatakan, keikutsertaan Dinas ESDM dalam forum tersebut menjadi momentum untuk memastikan arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tetap sejalan dengan dokumen perencanaan daerah.
“Kami memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan capaian pelaksanaan program Dinas ESDM, sekaligus menyampaikan usulan dan kebutuhan yang perlu diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027. Kami juga menindaklanjuti penekanan dari Bapperida agar indikator dan target kinerja pada RKPD Perubahan 2026 disesuaikan dengan pagu perubahan dan Renstra 2025–2029,” ujarnya.
Sejumlah program strategis Dinas ESDM yang dinilai perlu mendapat dukungan dalam perencanaan 2027 antara lain percepatan elektrifikasi melalui program Listrik Gratis/Listrik Hemat dan Murah, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta pengembangan energi baru terbarukan.
“Kami berkoordinasi intensif dengan Bapperida agar usulan program tersebut dapat terakomodasi dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan prinsip akuntabilitas,” tambah Abdul Syukur.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menilai penguatan data dan perencanaan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadirkan program pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, data yang baik menjadi pijakan untuk melahirkan kebijakan yang tepat, sementara perencanaan yang matang memastikan kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Data yang akurat adalah kunci kebijakan yang tepat. Kami mendorong seluruh tim di Dinas ESDM untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data, termasuk melalui koordinasi dengan DiskominfoSS dan OPD terkait,” ujar Bujaeramy.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif jajaran perencana Dinas ESDM dalam setiap tahapan penyusunan dan pengendalian RKPD, termasuk memastikan seluruh indikator kinerja tetap selaras dengan Renstra 2025–2029.
“Perencanaan yang baik akan menghasilkan program yang tepat guna. Kami mendorong seluruh tim perencana di Dinas ESDM untuk terus aktif dalam setiap tahapan penyusunan dan pengendalian RKPD, serta memastikan indikator kinerja yang ditetapkan benar-benar selaras dengan Renstra 2025–2029. Dengan begitu, program-program yang kita usulkan, khususnya yang mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan akses energi, dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Penguatan tata kelola data, sinkronisasi perencanaan, dan pengendalian kinerja tersebut menjadi bagian dari komitmen Dinas ESDM Sulbar dalam mendukung arah pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, data bukan lagi sekadar angka yang tersimpan dalam dokumen. Ia menjadi kompas yang membantu pemerintah menentukan arah, sementara perencanaan menjadi jalan untuk memastikan setiap langkah pembangunan sampai pada tujuan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat mendukung Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menuju terwujudnya Sulbar Maju dan Sejahtera.(*/Rigo Pramana)

