BPKAD Sulbar Perkuat Pemahaman Fiskal Regional melalui Diseminasi KFR
Mamuju, TOKATA.id - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, mengikuti Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2026 dan Media Briefing ALCo Regional Bulan Agustus 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 28 September 2026, di Aula Karampuang, Gedung Keuangan Negara Mamuju.
Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mendukung terwujudnya pelayanan dasar yang berkualitas, sebagaimana sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Forum tersebut menjadi ruang untuk membaca perkembangan fiskal dan perekonomian Sulawesi Barat sekaligus mempertemukan pemangku kepentingan dalam satu meja informasi. Kegiatan diisi dengan media briefing, pemaparan materi dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, serta diskusi.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin, mengatakan keikutsertaan BPKAD merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap dinamika fiskal regional. Informasi yang diperoleh, kata dia, menjadi salah satu bahan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh informasi dan gambaran mengenai perkembangan fiskal dan perekonomian Sulawesi Barat. Informasi tersebut penting bagi BPKAD sebagai bahan dalam memperkuat koordinasi dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Syaharuddin.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait diperlukan untuk membaca perubahan dan dinamika fiskal secara lebih utuh. Dengan pemahaman yang sama, pengelolaan keuangan daerah dapat terus diselaraskan dengan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak, informasi fiskal menjadi salah satu pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pengelolaan keuangan. Karena itu, forum seperti ini tidak sekadar menjadi ruang berbagi data, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan perspektif antarpemangku kepentingan.
Kegiatan yang diikuti sejumlah pemangku kepentingan di Sulawesi Barat tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam undangan kegiatan, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat tercantum sebagai salah satu instansi yang diundang. (*/Rigo Pramana)
