SIPAMANDAR Next Generation dan Skema Pinjaman Daerah Jadi Fokus Koordinasi BPKAD Sulbar dengan Bank Sulselbar
Makassar, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memperkuat koordinasi dengan PT Bank Sulselbar untuk mengkaji skema pinjaman daerah sekaligus mendorong transformasi layanan keuangan daerah yang cepat, transparan dan akuntabel.
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan koordinasi jajaran BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di Saoraja Priority Bank Sulselbar, Makassar, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, beserta jajaran.
Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengkaji berbagai alternatif pembiayaan daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi dengan stakeholder dalam pengembangan tata kelola dan layanan keuangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran BPKAD Sulbar melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Bank Sulselbar untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai mekanisme, persyaratan, skema pembiayaan, analisis kelayakan hingga tahapan pengajuan pinjaman daerah.
Informasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembiayaan daerah yang efektif, terukur dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan perlu dikaji secara mendalam agar pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas.
"Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai skema pinjaman daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembiayaan yang tepat dalam mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Barat," ujarnya.
Pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Di sisi lain, koordinasi dengan Bank Sulselbar juga dilakukan Syaharuddin, Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dari BPKAD Sulbar, sebagai bagian dari tahapan aksi perubahan yang diusung dalam PKA 2026, yakni "SIPAMANDAR Next Generation: Transformasi Layanan Keuangan Daerah yang Cepat, Transparan dan Akuntabel."
Dalam pertemuan yang diterima Kepala Divisi Korporasi dan Komersil Bank Sulselbar, Andi Wildhaniaty, bersama jajaran tersebut, Syaharuddin memaparkan pengembangan SIPAMANDAR Next Generation serta peluang penguatan sinergi dengan Bank Sulselbar sebagai salah satu stakeholder utama.
Sistem tersebut diarahkan untuk mempercepat proses layanan, mendorong digitalisasi, menyediakan monitoring secara real time, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Koordinasi dengan stakeholder menjadi kunci agar aksi perubahan tidak hanya menjadi inovasi internal, tetapi dapat terintegrasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses layanan keuangan daerah,” ujar Syaharuddin.
Menurutnya, Bank Sulselbar dipilih sebagai salah satu stakeholder utama karena memiliki posisi strategis sebagai bank RKUD yang mendukung transaksi dan layanan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Koordinasi sejak tahap awal diharapkan dapat memastikan pengembangan inovasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang diterapkan.
Dalam pertemuan tersebut, Bank Sulselbar menyatakan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan layanan keuangan daerah yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan dan pengembangan SIPAMANDAR Next Generation.
Mohammad Ali Chandra menegaskan, kolaborasi menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi dan digitalisasi tata kelola keuangan daerah.
“Transformasi tata kelola keuangan daerah membutuhkan sinergi. Pengembangan SIPAMANDAR Next Generation diharapkan dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat pengendalian dan monitoring proses keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan Bank Sulselbar menjadi bagian penting untuk memastikan inovasi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan keuangan daerah.
Penguatan koordinasi dengan stakeholder tersebut juga menjadi milestone awal Aksi Perubahan PKA Tahun 2026, dengan membuka ruang kolaborasi untuk mewujudkan layanan keuangan daerah yang semakin modern, terintegrasi, cepat dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, termasuk melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Sinergi dengan Bank Sulselbar diharapkan tidak hanya memperkuat alternatif pembiayaan pembangunan daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya transformasi layanan keuangan yang lebih modern, terintegrasi, transparan dan akuntabel. (*/Rigo Pramana)
