BPKAD Sulbar Perkuat Pembiayaan dan Transformasi Keuangan Daerah Bersama Bank Sulselbar
Makassar, TOKATA.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menata fondasi pembiayaan sekaligus mempercepat transformasi tata kelola keuangan daerah. Dua agenda strategis itu mengemuka dalam kunjungan kerja dan koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat bersama PT Bank Sulselbar di Saoraja Priority Bank Sulselbar, Makassar, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, beserta jajaran.
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi ruang konsultasi mengenai alternatif pembiayaan daerah. Di dalamnya juga terbuka ruang kolaborasi untuk memperkuat transformasi layanan keuangan daerah melalui pengembangan “SIPAMANDAR Next Generation: Transformasi Layanan Keuangan Daerah yang Cepat, Transparan dan Akuntabel”, sebuah aksi perubahan yang diusung Syaharuddin dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Dalam agenda tersebut, jajaran BPKAD Sulbar menggali informasi lebih komprehensif dari Bank Sulselbar terkait mekanisme, persyaratan, skema pembiayaan, analisis kelayakan hingga tahapan pengajuan pinjaman daerah. Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menemukan instrumen pembiayaan yang tepat, terukur, serta selaras dengan kapasitas fiskal daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa setiap pilihan instrumen pembiayaan harus diletakkan dalam kerangka kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas.
“Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai skema pinjaman daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan pembiayaan yang tepat dalam mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Pinjaman daerah sendiri merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Namun, pembiayaan bukan satu-satunya sisi yang menjadi perhatian. Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin cepat dan terbuka, BPKAD Sulbar juga mendorong agar layanan keuangan daerah bergerak mengikuti denyut digitalisasi.
Dalam konteks itulah, Syaharuddin memaparkan rancangan aksi perubahan SIPAMANDAR Next Generation, yang diarahkan untuk mempercepat proses layanan, mendorong digitalisasi, menyediakan sistem monitoring secara real time, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan tersebut diterima Kepala Divisi Korporasi dan Komersil Bank Sulselbar, Andi Wildhaniaty, bersama jajaran. Pembahasan diarahkan pada peluang penguatan sinergi antara Bank Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung pengembangan SIPAMANDAR Next Generation.
“Koordinasi dengan stakeholder menjadi kunci agar aksi perubahan tidak hanya menjadi inovasi internal, tetapi dapat terintegrasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses layanan keuangan daerah,” kata Syaharuddin.
Menurut dia, Bank Sulselbar memiliki posisi strategis sebagai bank RKUD yang mendukung transaksi dan layanan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu, pelibatan bank sejak tahap awal dinilai penting agar pengembangan inovasi dapat berjalan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus selaras dengan proses bisnis yang telah berlangsung.
Bank Sulselbar pun menyatakan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan layanan keuangan daerah yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan serta pengembangan SIPAMANDAR Next Generation.
Bagi Ali Chandra, kolaborasi tersebut merupakan bagian penting dari ikhtiar mempertemukan inovasi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Digitalisasi, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai perubahan sistem, melainkan harus bermuara pada pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Transformasi tata kelola keuangan daerah membutuhkan sinergi. Pengembangan SIPAMANDAR Next Generation diharapkan dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat pengendalian dan monitoring proses keuangan daerah,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan Bank Sulselbar diharapkan dapat memastikan inovasi yang dikembangkan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan keuangan daerah.
Dengan demikian, pertemuan di Saoraja Priority Bank Sulselbar itu menjadi semacam simpul dari dua agenda besar: memperluas ruang fiskal secara terukur dan membangun layanan keuangan yang semakin modern. Keduanya bertemu pada satu kepentingan yang sama, yakni memastikan setiap kebijakan dan proses pengelolaan keuangan daerah memberi daya ungkit bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Langkah tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Koordinasi dengan Bank Sulselbar sekaligus menjadi milestone awal Aksi Perubahan PKA Tahun 2026. Dari ruang koordinasi itu, BPKAD Sulbar membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas—menyatukan pembiayaan, teknologi dan tata kelola dalam satu arah perubahan: menghadirkan layanan keuangan daerah yang semakin modern, terintegrasi, cepat dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. (*/Rigo Pramana)
