Tertib Data, Kokohkan Akuntabilitas, BPKAD Sulbar Gelar Rakor E-BMD
Mamuju, TOKATA.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) menggelar Rapat Koordinasi Penginputan Aplikasi E-BMD, Kamis (23/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang BMD BPKAD Sulbar itu dipimpin Kepala Bidang BMD, Muhammad, dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama OPD hasil penggabungan dan pemisahan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus mendukung misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Forum itu dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi antar-OPD, mengevaluasi berbagai kendala dalam penginputan data aset dan belanja modal pada aplikasi E-BMD, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pengelolaan data aset daerah semakin optimal. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan rapat sebagaimana tertuang dalam undangan BPKAD, yakni mewujudkan tertib administrasi serta mengoptimalkan penginputan data, khususnya pada OPD hasil penggabungan dan pemisahan.
Dalam arahannya, Kepala Bidang BMD Muhammad menegaskan, kualitas data aset merupakan fondasi penting bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Karena itu, setiap OPD diharapkan memastikan seluruh data aset dan belanja modal diinput secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan.
"Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam proses penginputan E-BMD. Dengan data aset yang akurat dan tertib administrasi, pengelolaan Barang Milik Daerah akan semakin baik serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas," ujar Muhammad.
Di tempat terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola aset yang efektif, efisien, dan akuntabel.
"Pengelolaan aset daerah yang tertib bukan hanya menjadi tanggung jawab BPKAD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD. Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan aplikasi E-BMD secara optimal, kita dapat menghadirkan data aset yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Ali Chandra. (*/Rigo Pramana)
