Sulawesi Barat dan Harapan Kelautan, Rakornas Percepat Jalan Menuju Swasembada

Jakarta, TOKATA.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan 2026. Rakornas berlangsung dua hari, 2–3 Juli 2026, di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

Acara bertema "Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan" dihadiri sekitar 600 peserta secara luring dan daring. Peserta berasal dari berbagai unsur: pimpinan Komisi IV DPR RI, kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, jajaran KKP, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Kehadiran DKP Sulbar dikoordinir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM., didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Irwan Latif dan Kepala Bidang Perikanan Budidaya—Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PB-PDSPKP) Fachrul Odang.

Partisipasi itu merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Junda Maulana untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Sinergi dimaksud bertujuan mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan, sektor unggulan yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi Sulawesi Barat, kelautan dan perikanan menempati posisi strategis. Dengan garis pantai panjang serta potensi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil, dan sumber daya pesisir melimpah, sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan penopang ketahanan pangan nasional.

Rakornas: Menyatukan Arah Kebijakan

Rakornas KKP berfungsi sebagai forum untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pusat dan daerah. Forum ini memfasilitasi penyusunan langkah percepatan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala DKP Sulbar Safaruddin menilai Rakornas bukan sekadar ajang koordinasi, melainkan momentum krusial untuk memastikan kebutuhan daerah terakomodasi dalam kebijakan nasional.

"Rakornas ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan riil pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kami hadir bukan sekadar mengikuti arahan pusat, tetapi memperjuangkan program yang memang dibutuhkan masyarakat Sulawesi Barat—mulai nelayan, pembudidaya, pelaku usaha pengolahan hingga komunitas pesisir. Harapan kami sinergi yang terbangun mempercepat pembangunan sektor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Safaruddin kepada Tim Humas DKP Sulbar via WhatsApp, Jumat (3/7/2026).

Penyerahan Proposal Program 2027

Di sela kegiatan, rombongan DKP Sulbar menyerahkan proposal teknis program dan kegiatan DKP Sulbar Tahun 2027 kepada perwakilan KKP. Proposal yang disiapkan sebelumnya itu disusun berdasarkan kebutuhan riil pembangunan sektor di Sulawesi Barat.

Langkah tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah daerah mendukung Program Kerja Prioritas Nasional serta upaya memperoleh dukungan pusat bagi program strategis yang akan dilaksanakan tahun 2027. Usulan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur kelautan dan perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir yang berkelanjutan.

Menteri KKP: Rakornas Penting Strategis

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakornas memiliki arti penting sebagai ruang konsolidasi nasional.

"Forum ini strategis untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Trenggono.

Ia menambahkan pembangunan kelautan dan perikanan berperan dalam implementasi Asta Cita Presiden, khususnya memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menekan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Fokus Diskusi dan Rumusan Strategis

Selama dua hari, peserta mengikuti sesi diskusi dan desk pembahasan untuk mempercepat implementasi Program Kerja Prioritas Nasional. Beberapa desk yang menjadi fokus antara lain:

• Desk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), transformasi kawasan pesisir.

• Desk Budidaya Tematik KNMP, peningkatan produksi budidaya.

• Desk Pergaraman, percepatan swasembada garam.

• Desk Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, pemulihan ekonomi pascabencana.

Peserta juga menerima paparan dari Komisi IV DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta narasumber kompeten di bidang kelautan dan perikanan.

Pada penutupan yang dipimpin Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktopura, disepakati sejumlah rumusan strategis sebagai pedoman pelaksanaan PKPN sektor kelautan dan perikanan. Poin-poin penting meliputi:

• Penguatan sinergi pusat-daerah untuk swasembada pangan berbasis protein ikan dan garam.

• Penerapan kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media).

• Pendekatan bottom-up yang memberi ruang lebih besar kepada daerah dan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi.

• Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir melalui penguatan infrastruktur, logistik, akses pasar, dan kepastian usaha.

• Pengembangan Budidaya Tematik untuk menunjang konsumsi ikan nasional dan Program Makan Bergizi Gratis.

• Percepatan swasembada garam melalui kawasan garam terpadu dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan teknologi.

• Fokus pada outcome: peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

DKP Sulbar Mengawal Implementasi

Keikutsertaan DKP Sulbar dalam Rakornas menjadi bukti komitmen provinsi untuk memperkuat kolaborasi dengan pusat dan mengawal program strategis yang berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi yang diperkuat, DKP Sulbar optimistis program prioritas nasional akan mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.

Ke depan, pemerintah daerah berjanji terus mengawal implementasi program agar memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir—serta berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)