SFR dan DKP Sulbar Sinergi Sosialisasi Frekuensi Radio di Perairan
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM., didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulbar, menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Maritime On The Spot (MOTS) Semester I Tahun 2026. Kegiatan diselenggarakan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Mamuju di ruang rapat kantor Loka Monitor SFR Mamuju, Kamis (9/7/2026).
Rapat strategis itu bertujuan mengukur capaian serta dampak keberadaan loket layanan MOTS terhadap tata kelola penggunaan frekuensi radio di sektor maritim dan perikanan Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung edukatif dan kolaboratif, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka dan Sekretaris Provinsi Junda Maulana yang mendorong penguatan sektor kelautan melalui efisiensi program dan sinergi lintas sektor.
Rapat dipimpin Ariski Kosasih, Analis SDM SFR Level 1 Loka Monitor Mamuju. Forum menghadirkan pemangku kepentingan terkait, antara lain Kepala SATWAS PSDKP Wilker Mamuju, Kepala Syahbandar Perikanan PP Kasiwa, perwakilan tokoh nelayan, serta sejumlah stakeholder.
Ariski memaparkan ringkasan capaian dan analisis dampak pengoperasian loket MOTS selama semester pertama 2026. Sasaran utama program ini adalah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan nelayan serta pelaku usaha perikanan dalam menggunakan perangkat dan frekuensi radio yang benar dan aman.
“Hal ini krusial demi keselamatan pelayaran serta untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi sektor perikanan,” kata Ariski.
Menurut pemaparan itu, indikasi keberhasilan program mulai terlihat. Salah satunya adalah penurunan gangguan (interference) terhadap komunikasi penerbangan yang kerap disebabkan penggunaan frekuensi ilegal atau perangkat radio maritim tidak standar. Selain itu, tingkat pemahaman nelayan tentang zonasi frekuensi radio yang aman terus meningkat.
Menanggapi capaian tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, memberi apresiasi dan mengusulkan langkah lanjutan berupa sosialisasi terpadu. Ia menyatakan DKP akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan edukasi menjangkau masyarakat pesisir secara luas dan efisien.
“Kami akan merancang kegiatan sosialisasi yang melibatkan semua stakeholders, sehingga sekaligus menyampaikan berbagai program dan peraturan secara menyeluruh kepada nelayan, pembudidaya, dan pemasar hasil perikanan,” ujar Safaruddin.
Melalui sinergi Loka Monitor SFR Mamuju, DKP Sulbar, instansi navigasi, serta organisasi radio dan nelayan, diharapkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio di perairan Sulawesi Barat semakin tertib. Upaya edukatif ini tidak hanya melindungi ruang komunikasi vital, tetapi juga memperkuat jaminan keselamatan bagi nelayan saat mencari nafkah di laut. (*/Rigo Pramana)
