Pemetaan Jabatan dan Beban Kerja Dilangsungkan di Mamuju, Dinas Pangan Hadirkan Perwakilan
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Pertemuan Pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang diselenggarakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (28/7/2026). Kegiatan diikuti perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperkuat penataan organisasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dinas Pangan diwakili Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Hadrawiyah P., bersama staf yang mengikuti seluruh rangkaian pembahasan. Pertemuan bertujuan memastikan setiap jabatan memiliki uraian tugas yang jelas, menempatkan pegawai sesuai kompetensi, serta menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja riil.
Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, mengatakan penyusunan Anjab dan ABK merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih efektif dan profesional. “Pemetaan yang akurat memberikan gambaran kebutuhan sumber daya manusia di setiap unit kerja, sehingga penempatan pegawai bisa tepat sesuai kompetensi dan beban kerja,” ujar Suyuti.
Narasumber dari Biro Organisasi memaparkan mekanisme penyusunan Anjab dan ABK sesuai peraturan perundang-undangan, mulai identifikasi jabatan, uraian tugas, analisis beban kerja, hingga validasi data yang menjadi dasar perencanaan kebutuhan ASN. Analisis Jabatan bertujuan menjelaskan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kompetensi setiap jabatan, sedangkan Analisis Beban Kerja mengukur jumlah pekerjaan untuk menghitung kebutuhan pegawai secara objektif.
Peserta juga menyamakan metode penyusunan data agar dokumen Anjab dan ABK konsisten antar-perangkat daerah. Hasil yang berkualitas diharapkan menjadi dasar kebijakan manajemen ASN, termasuk perencanaan pegawai, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kelembagaan.
Bagi Dinas Pangan, hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penataan organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, distribusi, keamanan pangan, dan penganekaragaman konsumsi. Penataan berbasis data diharapkan meningkatkan efektivitas program, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan memperkuat koordinasi antar-bidang sehingga pelayanan publik lebih optimal.
Kegiatan ini sejalan dengan program Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi mendorong seluruh perangkat daerah menyusun Anjab dan ABK yang akurat untuk terciptanya birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penutup
Partisipasi Dinas Pangan dalam pertemuan ini menegaskan komitmen lembaga mendukung reformasi birokrasi melalui penataan organisasi yang modern dan berbasis kebutuhan nyata, sehingga pelaksanaan program di sektor pangan dapat berjalan lebih efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
