Monev Ekonomi Syariah, Menyulam Perencanaan jadi Program Berdaya
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat langkah menuju pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengembangan ekonomi syariah. Agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh program prioritas ekonomi syariah yang dirancang benar-benar terlaksana dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Komitmen itu bagian dari implementasi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Semester I Sub Kegiatan Pengembangan Ekonomi Syariah Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, Senin (20/7/2026). Rapat menilai pelaksanaan program tahun berjalan sekaligus memastikan kesinambungan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan itu sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027: mengakselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
Arahan Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., yang disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Elmarhamah Mahmud, S.E., M.M., menegaskan bahwa monev adalah instrumen penting untuk memastikan perangkat daerah melaksanakan program sesuai komitmen dalam RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.
“Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar mengecek realisasi kegiatan, tetapi memastikan setiap program benar-benar berjalan sesuai arah pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi Semester I akan menjadi pijakan penting agar RKPD 2027 disusun berdasarkan capaian nyata,” ujar Elmarhamah.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2026, pengembangan ekonomi syariah telah menjadi prioritas dalam RKPD Sulbar 2027. Fokus diarahkan pada dua indikator utama yang diharapkan memberi dampak langsung pada ekonomi masyarakat.
peningkatan jumlah produk bersertifikat halal untuk memperkuat daya saing UMKM dan memperluas pasar.
peningkatan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai ukuran efektivitas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
“Kita ingin seluruh perangkat daerah memiliki arah yang sama. Program 2026 harus menjadi fondasi kuat untuk dilanjutkan pada RKPD 2027, sehingga target peningkatan produk halal dan penguatan pengelolaan zakat tercapai secara terukur,” tambah Elmarhamah.
Rapat melibatkan pejabat fungsional perencana dari 12 perangkat daerah dan biro Pemprov Sulbar. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan indikator kinerja, target pembangunan, dan peran masing-masing perangkat daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.
Di kesempatan terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah bila direncanakan terpadu dan dilaksanakan konsisten.
“Ekonomi syariah bukan sekadar pengembangan sektor tertentu, melainkan upaya membangun ekosistem yang memperkuat UMKM, membuka kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap program yang masuk RKPD harus membawa manfaat nyata yang dirasakan langsung masyarakat,” tegas Amujib.
Amujib menambahkan, Bapperida berkewajiban memastikan kebijakan pembangunan tak berhenti di meja perencanaan, melainkan diterjemahkan menjadi program yang memberi nilai tambah bagi daerah. “Ukuran keberhasilan perencanaan bukan banyaknya program yang disusun, melainkan sejauh mana program itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui RKPD 2027, kami ingin kebijakan tetap selaras prioritas nasional sekaligus mendukung visi Gubernur Dr. H. Suhardi Duka melalui Panca Daya, sehingga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat makin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” pungkas Amujib. (*/Rigo Pramana)
