Menuju APBD Berorientasi Hasil, Sulbar Mulai Rancang KUA-PPAS 2027
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi sejumlah pejabat, menghadiri rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Senin (6/7/2026).
Hadir dalam forum itu Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Abd. Kudus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, serta para pejabat pengawas pada Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.
Pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka: memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Melalui dokumen KUA-PPAS, pemerintah daerah menegaskan arah kebijakan fiskal 2027 agar tersusun secara terukur, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan.
Mohammad Ali Chandra menegaskan pentingnya rancangan KUA-PPAS sebagai fondasi APBD yang berkualitas dan berorientasi pada hasil. "Pembahasan KUA-PPAS harus dilakukan secara cermat agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, menjaga kesehatan fiskal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi seluruh anggota TAPD menjadi kunci menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas," ujarnya.
Abd. Kudus menjelaskan pembahasan difokuskan pada penyelarasan arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah serta penyusunan prioritas belanja yang efektif dan efisien. Di tempat sama, Syaharuddin menambahkan bahwa aspek kesinambungan fiskal, proyeksi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan, dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan KUA-PPAS 2027.
Dengan rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmen menyusun KUA-PPAS 2027 yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, demi mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
