Dua Langkah Serentak BPKAD,: Quality Assurance KUA-PPAS dan Koordinasi Optimalisasi PAD
Mamuju, TOKATA.id — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan proses perencanaan dan sinergi fiskal demi menyiapkan landasan anggaran yang kuat dan akuntabel. Pada awal pekan ini, BPKAD menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Inspektorat untuk direviu, sekaligus menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyerahan dokumen KUA-PPAS oleh staf teknis Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten kepada Inspektorat berlangsung Senin, 6 Juli 2026. Langkah itu menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 900.1/708/2026 tanggal 4 Juli 2026 tentang penyampaian rancangan KUA-PPAS untuk proses reviu. Reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi pintu pengawal kualitas; memastikan keterukuran, kepatuhan terhadap peraturan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi sebelum dokumen diajukan kepada Gubernur untuk persetujuan.
"Kami mendukung penuh proses reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai bagian dari mekanisme quality assurance. Dengan adanya reviu ini, diharapkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 semakin berkualitas, memenuhi ketentuan regulasi, serta mampu menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sulawesi Barat," ujar Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra.
Di hari berikutnya, Selasa (7/7/2026), Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, menerima kunjungan kerja rombongan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar di ruang kerja Kepala BPKAD. Pertemuan itu difokuskan pada koordinasi dan konsultasi mengenai langkah strategis mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal.
Diskusi menyingkap sejumlah potensi PAD dan praktik pengelolaan fiskal yang dapat ditransformasikan menjadi kebijakan konkret. Kedua pihak berbagi pengalaman dalam penyusunan kebijakan fiskal, menyusun strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta menggarisbawahi pentingnya sinergi antar pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menguatkan kemandirian fiskal.
"Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan menyusun langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah demi kesejahteraan masyarakat," kata Ali Chandra.
Langkah simultan—reviu dokumen perencanaan oleh Inspektorat dan dialog lintas-wilayah untuk mengerek PAD—menggambarkan upaya berlapis pemerintahan Sulawesi Barat dalam merealisasikan misi kelima Gubernur Suhardi Duka: memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas. Proses ini bukan sekadar rutinitas birokrasi; ia adalah ritme yang menata arah pembangunan agar anggaran menjadi instrumen yang adil dan produktif bagi masyarakat.
BPKAD menegaskan komitmen melanjutkan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan APIP, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik serta pembangunan berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
