DPMPTSP Sulbar Tegaskan Komitmen Perbaiki Akuntabilitas Menjelang SAKIP
Mamuju, TOKATA.id – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, didampingi Perencana Ahli Muda Helviyanti Pakiding serta staf DPMPTSP Sulbar, mengikuti Rapat Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memantapkan kesiapan perangkat daerah menjelang evaluasi SAKIP.
Rapat dihadiri perwakilan perangkat daerah di lingkungan provinsi untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme evaluasi, kelengkapan dokumen pendukung, serta langkah strategis yang harus disiapkan sebelum penilaian oleh Kementerian PAN-RB. Peserta menerima arahan tentang indikator penilaian agar dokumen dan data pendukung disusun secara optimal.
Pembahasan mencakup kualitas perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan, evaluasi internal, serta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian pembangunan. Setiap perangkat daerah diminta memastikan bukti dukung tersusun lengkap, akurat, dan sesuai indikator penilaian.
Arahan tersebut sejalan dengan instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penyediaan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.
Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, menegaskan keikutsertaan instansinya dalam rapat persiapan sebagai wujud komitmen meningkatkan akuntabilitas dan mendukung reformasi birokrasi di provinsi.
"Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai mekanisme dan indikator Evaluasi SAKIP 2026. DPMPTSP Sulbar berkomitmen menyiapkan seluruh dokumen pendukung lengkap dan memastikan program serta kegiatan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Kain Lotong Sembe.
Diharapkan, sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan Evaluasi SAKIP 2026 oleh Kementerian PAN-RB berjalan optimal. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efektivitas program, serta mendorong tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
