APBD 2027 Mamuju Tengah Diproyeksi Defisit Rp6 Miliar, Ditutup dari SiLPA
Mamuju, TOKATA.id - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna, Senin (13/7). Dokumen itu menjadi dasar awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun depan.
Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi Pertanian dan Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.
“Tema ini menunjukkan komitmen kita mengubah struktur ekonomi daerah: meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat sektor pertanian, dan memperbaiki layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur penghubung,” ujar Bupati Arsal Aras.
Proyeksi pendapatan daerah 2027 mencapai Rp532,11 miliar, tersusun dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp71,10 miliar
Pendapatan Transfer: Rp457,55 miliar
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,47 miliar
Kebutuhan belanja direncanakan sebesar Rp538,11 miliar, terdiri atas:
Belanja Operasi: Rp429,66 miliar
Belanja Modal: Rp20,00 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp1,50 miliar
Belanja Transfer: Rp86,95 miliar
Dengan angka tersebut, APBD 2027 diproyeksikan defisit Rp6 miliar, yang seluruhnya akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bupati Arsal mengakui kapasitas fiskal daerah masih terbatas dan sangat bergantung pada transfer pusat. Untuk itu, penguatan PAD menjadi prioritas melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta pelayanan berbasis digital.
“Kita juga menghadapi kendala pemenuhan belanja wajib, seperti belanja pegawai dan infrastruktur, akibat penurunan alokasi transfer. Solusinya: efisiensi, selektif dalam menetapkan prioritas, namun tetap menjaga kualitas layanan publik,” kata Arsal.
Anggaran 2027 difokuskan untuk belanja produktif yang langsung dirasakan masyarakat, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pertanian, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bupati berharap pembahasan berjalan objektif dan konstruktif. Ia meminta DPRD segera menjadwalkan pembahasan di tingkat Badan Anggaran agar kesepakatan tercapai tepat waktu dan tidak menghambat tahapan penyusunan RAPBD.
“Keberhasilan anggaran bukan milik pemerintah semata, melainkan buah kerja sama kita semua. Masukan dari dewan akan menyempurnakan dokumen ini demi kepentingan masyarakat Mamuju Tengah,” tandasnya.
Penyerahan KUA-PPAS 2027 menandai dimulainya pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
(Advetorial/Rigo Pramana)
