Dinas Pangan Sulbar Perkuat Pengawasan dan Bina Desa demi Percepatan Penurunan Stunting
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan memperkuat upaya tata kelola keamanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi keluarga sebagai langkah strategis menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Secara virtual, Bidang Penganekaragaman mengikuti Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang perubahan Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2023, yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pangan sub urusan keamanan pangan. Konsultasi yang digelar Rabu (8/7/2026) itu dimaksudkan menghimpun masukan pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi dan membuatnya lebih implementatif.
“Kehadiran kami dalam konsultasi publik ini mencerminkan komitmen mengikuti perkembangan regulasi nasional di bidang keamanan pangan,” kata Daniel, perwakilan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mewakili Kepala Dinas Pangan Provinsi, Suyuti Marzuki. Daniel menyampaikan masukan dari daerah akan menjadi referensi guna menyelaraskan pelaksanaan urusan keamanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Rancangan perubahan itu juga diharapkan menjadi pedoman pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). OKKPD dirancang mengawasi keamanan pangan secara menyeluruh, baik sebelum produk diedarkan (pre‑market) maupun setelah beredar (post‑market), mencakup pengawasan pasar tradisional dan modern. Dengan pedoman yang lebih jelas, pengawasan di daerah diharapkan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Di ranah praktik lapangan, upaya peningkatan kualitas konsumsi diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang digelar pada hari sama di Aula KDMP Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Rabu (8/7/2026). Bimtek diikuti 20 peserta: tujuh perwakilan Desa Tabolang, tujuh dari Desa Tobadak, dan enam peserta dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah.
Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Nugroho Hamid, mewakili Kepala Dinas Pangan, menyatakan kegiatan ini bagian dari implementasi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka, khususnya penguatan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas melalui perbaikan pola konsumsi keluarga. Ia menekankan pentingnya edukasi gizi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun—periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)—sebagai kunci pencegahan stunting.
“Bimtek bertujuan meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pola konsumsi B2SA dan pemenuhan gizi pada 1000 HPK, serta kemampuan menyusun dan menyajikan menu yang memenuhi prinsip gizi seimbang,” ujar Nugroho. Peserta berasal dari unsur pemerintah desa dan tenaga kesehatan—satu kepala desa, tiga anggota Tim Penggerak PKK, dua kader Posyandu, satu petugas gizi per desa—serta enam peserta dari dinas kabupaten. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat sinergi dalam percepatan penurunan stunting.
Materi bimtek disajikan secara interaktif meliputi Pola Konsumsi B2SA, Pemenuhan Gizi pada 1000 HPK, dan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Makan bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita stunting. Nugroho menegaskan bahwa kegiatan tidak berhenti di ruang kelas; tindak lanjut berupa praktik pemberian makanan bagi ibu dan balita di desa sasaran akan dilakukan untuk memastikan penerapan ilmu di lapangan.
Kedua inisiatif — partisipasi dalam konsultasi publik nasional dan pelatihan teknis di desa — merefleksikan strategi ganda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka: memperkuat kerangka regulasi dan mengokohkan kapasitas lokal. Harapannya, pengawasan keamanan pangan yang efektif berpadu dengan perubahan pola konsumsi keluarga dapat menghasilkan dampak nyata: pangan yang aman dan bernutrisi, keluarga lebih sehat, dan generasi mendatang terbebas dari belenggu stunting. (*/Rigo Pramana)
