Cegah Maladministrasi, Pemprov Sulbar dan Ombudsman Gelar Bimtek ASN
 |
Mamuju, TOKATA.id — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggandeng Ombudsman RI Perwakilan Sulbar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyelenggara Pelayanan, yang digelar daring lewat Zoom Meeting, Senin, 6 Juli 2026.
Kegiatan itu dimaksudkan untuk mencegah maladministrasi dan memperkuat pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah provinsi serta kabupaten se-Sulbar. Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka: memperbaiki tata kelola pemerintahan agar bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, saat membuka acara menegaskan pentingnya kewaspadaan aparat terhadap praktik yang dapat menimbulkan maladministrasi.
"Kita harus menghindari hal-hal yang mendekatkan diri pada maladministrasi: perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, dan tindakan tidak patut lainnya," tegas Nur Rahmah.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sulbar, Todi Karmal, memaparkan titik-titik kritis yang kerap memicu keluhan publik. Ia meminta penyelenggara layanan memangkas birokrasi berbelit, menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta taat pada Standar Pelayanan Publik.
Dalam sesi materi, pemateri I Komang Bagus memaparkan empat indikator utama penilaian Ombudsman: input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan. Ia mengingatkan seluruh instansi agar memahami dan menata lokus evaluasi tersebut dengan matang.
"Ada empat perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian Ombudsman tahun 2026 ini: Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan RSUD Provinsi Sulbar," kata I Komang.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, menyatakan Bimtek ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Kepala Ombudsman RI. Pemprov Sulbar diwajibkan melakukan pembinaan minimal kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel pada 2025.
"Untuk pemerataan kualitas pelayanan, kegiatan hari ini tidak hanya menyasar internal provinsi, tetapi juga melibatkan perwakilan OPD dari masing-masing kabupaten dan Bagian Organisasi Setda kabupaten se-Sulawesi Barat. Kami berharap sinergi ini dapat mendorong kenaikan nilai opini pelayanan publik," jelas Subuki. (*/Rigo Pramana)
