BPKAD Ikut Capacity Building ETPD, Siapkan Peta Jalan Digital 2026–2030
Mamuju, TOKATA.id — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan perwakilan dalam kegiatan Capacity Building dan asistensi pengisian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026. Acara berlangsung di D'Maleo Hotel, Mamuju, Kamis (9/7/2026) dan difasilitasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD, Syaharuddin, hadir bersama Plt. Kepala Subbidang Akuntansi, Indah Mustika Sari, sebagai bagian dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) Provinsi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman anggota satgas tentang mekanisme pengisian Indeks ETPD, sekaligus memastikan kualitas data yang disampaikan pemerintah daerah.
Selain pembahasan pengisian indeks, acara mencakup penyusunan peta jalan ETPD 2026–2030 dan program akselerasi P2DD tahun 2026. Asistensi ditujukan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat untuk menyamakan langkah dalam proses digitalisasi transaksi pemerintahan.
Syaharuddin menegaskan keikutsertaan BPKAD sebagai wujud komitmen pemerintah provinsi mempercepat digitalisasi transaksi daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. "Kegiatan ini memberi kami pemahaman komprehensif tentang indikator penilaian Indeks ETPD serta langkah strategis untuk meningkatkan capaian digitalisasi transaksi daerah. Hasil asistensi akan menjadi pedoman penyempurnaan implementasi ETPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat," ujarnya.
Upaya ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan dasar melalui percepatan transformasi digital. Dengan sinergi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan pemangku kepentingan di Satgas P2DD, diharapkan ETPD di Sulawesi Barat dapat dioptimalkan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik, efisiensi keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi digital.
(*/Rigo Pramana)
