Optimalisasi Pelabuhan Kasiwa, Investasi Fasilitas untuk Menyokong PAD Sulbar
Mamuju, TOKATA.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja tim evaluasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (23/06/2026). Kunjungan bertujuan mengevaluasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kelautan sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pertemuan berlangsung di Aula Kantor DKP Sulbar dan disambut langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., didampingi Kasubag Keuangan dan Aset. Diskusi difokuskan pada pemetaan potensi serta pencarian solusi untuk mengoptimalkan kontribusi sektor kelautan terhadap kas daerah.
Selaras dengan program PANCA DAYA, evaluasi ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Sekretaris Provinsi, Junda Maulana, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Program tersebut menyoroti upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pengelolaan aset daerah yang mampu menstimulasi ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam evaluasi, Bapenda menekankan urgensi pembenahan infrastruktur sebagai kunci peningkatan PAD. Salah satu rekomendasi utama adalah perbaikan fasilitas pengolahan air bersih dan pengisian galon di Pelabuhan Perikanan Kasiwa, Mamuju. Perwakilan tim Bapenda menyatakan, “Optimalisasi fasilitas bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi. Ketika layanan air bersih di pelabuhan memadai, nelayan dan pelaku usaha akan lebih nyaman beroperasi. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan dan volume transaksi retribusi.”
Selain perbaikan fasilitas, Bapenda mendorong peninjauan regulasi retribusi parkir di Pelabuhan Perikanan Kasiwa agar kebijakan lebih relevan dengan dinamika lapangan, kompetitif bagi pengguna, serta memiliki landasan hukum dan akuntabilitas yang kuat.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, mengatakan siap menindaklanjuti rekomendasi Bapenda. “Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran. Optimalisasi fasilitas di Pelabuhan Kasiwa akan segera menjadi prioritas kami,” ujar Safaruddin. Ia menambahkan bahwa peningkatan pelayanan tidak hanya mendorong tertib retribusi, tetapi juga memberi dampak positif bagi pelaku usaha perikanan. “Dengan fasilitas yang baik, operasional nelayan menjadi lebih efisien, dan ekonomi daerah kita akan semakin tangguh,” tuturnya.
Evaluasi ini diharapkan menjadi pemicu bagi sektor lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus berinovasi dalam pengelolaan aset daerah demi mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
