Menuju WBK-WBBM, Biro Organisasi Sulbar Satukan Strategi ZI 2027
Mamuju, TOKATA.id — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, digelar Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2027 pada Senin, 29 Juni 2026, di Ruang Rapat Biro Organisasi.
Rakor mengangkat tema "Koordinasi Persiapan, Strategi Pelaksanaan, serta Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas Tahun 2027", yang selaras dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat good governance, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pelayanan publik yang berkualitas.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi. Ia menegaskan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk persiapan dan penguatan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2027.
"Koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil pada tahapan pembangunan Zona Integritas di perangkat daerah yang diusulkan," ujar Nur Rahmah.
Ia menambahkan bahwa Zona Integritas adalah miniatur reformasi birokrasi di unit kerja, yang berfokus pada tiga sasaran utama: integritas, kinerja, dan pelayanan publik. "Bagi rekan-rekan yang baru terlibat dalam ZI pada 2027, yang kami persiapkan sejak sekarang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," jelasnya.
Rakor dihadiri puluhan aparatur sipil negara di lingkungan Biro Organisasi dan Tim Penilai Internal ZI, serta perwakilan sekretaris dan staf pelaksana dari sejumlah perangkat daerah: Bapperida, Bapenda, BKPSDM, BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan RSUD Sulbar. (*/Rigo Pramana)
