Menuju Pariwisata Berkelanjutan, Sinergi Data dan Tata Kelola di Sulbar
Mamuju, TOKATA.id — Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Saiful Rauf, menerima kunjungan dan menggelar pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pariwisata RI dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), Senin, 22 Juni 2026.
Dalam pertemuan di ruang Sekretaris Dispoparekraf Sulbar itu, kedua belah pihak membahas mekanisme pelaksanaan survei, validasi data, dan indikator IPKN. Diskusi juga menyoroti penguatan tata kelola destinasi, peningkatan kualitas kelembagaan pariwisata, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pembahasan tersebut selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menempatkan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus kebijakan meliputi penguatan tata kelola, pengembangan destinasi berbasis potensi lokal, serta perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kolaborasi antarsektor.
Andi Saiful Rauf mengatakan survei IPKN merupakan momentum penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai capaian pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan bahwa hasil pengukuran akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memperkuat kualitas perencanaan sektor pariwisata daerah.
"Melalui survei ini kami memperoleh masukan penting terkait penguatan data, tata kelola, dan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Kami berharap hasil IPKN menjadi bahan evaluasi konstruktif sekaligus mendorong peningkatan daya saing pariwisata Sulawesi Barat secara berkelanjutan," ujar Andi Saiful.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Dispoparekraf menekankan perlunya penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperbarui basis data kepariwisataan secara berkala. Langkah itu dimaksudkan agar isu-isu yang dibahas menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan sehingga pembangunan pariwisata di provinsi ini lebih terukur, terarah, dan berbasis data.
"Langkah selanjutnya adalah memastikan isu yang dibahas menjadi bagian perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dokumentasi indikator pembangunan pariwisata, serta mempercepat sinkronisasi program yang mendukung peningkatan IPKN," jelas Andi Saiful.
Secara terpisah, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak sekadar diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, keberlanjutan, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ia menilai pengukuran IPKN sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan ruang perbaikan.
"Dispoparekraf Sulbar berkomitmen menjadikan hasil IPKN sebagai pijakan memperkuat kebijakan pariwisata yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis bukti," kata Bau Akram.
Kepala Dispoparekraf berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat, daya saing pariwisata Sulawesi Barat dapat meningkat dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (*/Rigo Pramana)
