Menuju Sulawesi Barat Maju, Bapperida Gasak Sistem, Perkuat Satu Data
Mamuju, TOKATA.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mempertegas komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis data melalui Rapat Koordinasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Selasa (9/6/2026) di kantor Bapperida Sulbar.
Rapat dihadiri Kepala Bapperida Sulbar Drs. Amujib, MM; Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar; Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Wahidah Haruns, S.E.Ak., M.Si.; Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital Dinas KominfoSS Sulbar Taufan Harry Prasetyo, S.E., M.Ec.Dev., M.Kom.; serta perwakilan perangkat daerah. Pertemuan bertujuan menyamakan langkah untuk meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Provinsi Sulawesi Barat.
Amujib menegaskan perbaikan tata kelola harus dimulai dari penguatan sistem dan kualitas data. "Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya mengukur penyerapan anggaran, tetapi benar‑benar mengukur capaian kinerja dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Salah satu fokus rapat adalah peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja. Hasil evaluasi Biro Organisasi menunjukkan masih ada indikator kinerja yang perlu diperkuat agar selaras dengan dokumen perencanaan dan mencerminkan hasil nyata pelaksanaan program pemerintah.
Sebagai langkah konkret, Bapperida Sulbar telah melakukan pembenahan pengelolaan data pembangunan lewat implementasi Satu Data Sulbar. Dinas KominfoSS didorong menjalankan fungsi wali data sesuai kewenangan, sementara Bapperida merancang kebutuhan data pembangunan daerah. Sinergi juga diperkuat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data sektoral sebagai basis penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Bapperida sedang mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja terintegrasi yang menghubungkan seluruh tahapan pembangunan, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi. Menurut Amujib, sistem ini menjadi instrumen penting untuk mendukung Reformasi Birokrasi, SAKIP, LPPD, dan mekanisme evaluasi lainnya.
"Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus terhubung dalam satu sistem. Dengan begitu, setiap program memiliki bukti dukung yang jelas dan capaian kinerjanya dapat diukur secara objektif," katanya.
Amujib menambahkan reformasi birokrasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga perubahan budaya kerja dan penguatan integritas aparatur. Bapperida berkomitmen membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk mendorong pelayanan berbasis digital, pengendalian internal yang kuat, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kesiapan bersinergi mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP melalui penguatan pengawasan internal, evaluasi berkala, dan pendampingan Zona Integritas di lingkungan perangkat daerah.
Rapat koordinasi menghasilkan langkah strategis: percepatan penyempurnaan indikator kinerja daerah; penguatan implementasi Satu Data Sulbar; pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis hasil; serta peningkatan kolaborasi antarinstansi, termasuk Bapperida, Biro Organisasi, Inspektorat, dan Dinas KominfoSS.
Dengan penguatan tata kelola, digitalisasi sistem, dan pembenahan budaya kerja, Bapperida Sulbar optimistis Reformasi Birokrasi dan SAKIP akan semakin berkualitas dan mendukung tercapainya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
