Menjaga Integritas dan Digitalisasi: BPKAD Sulbar Ikuti Rangkaian Perencanaan Strategis
Mamuju, TOKATA.id — Sejumlah pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat hadir aktif dalam rangkaian kegiatan perencanaan dan koordinasi strategis yang digelar pemerintah provinsi pada Senin, 29 Juni 2026. Kehadiran itu mencerminkan komitmen lembaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat digitalisasi transaksi, dan menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
Di Ruang Rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BPKAD diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, serta Plt. Kepala Subbidang Akuntansi, Indah Mustika Sari—yang juga anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat—mengikuti rapat penyusunan Road Map Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pertemuan ini dihadiri pula perwakilan Bank Indonesia dan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju sebagai bagian dari TP2DD.
Syaharuddin menegaskan bahwa Road Map ETPD merupakan langkah strategis dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. “Road Map ETPD menjadi pedoman penting dalam menyelaraskan langkah seluruh anggota TP2DD. BPKAD siap bersinergi agar implementasi ETPD berjalan optimal, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan keuangan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Harapannya, sinergi antaranggota TP2DD mempercepat implementasi ETPD secara efektif dan berdampak nyata pada kualitas tata kelola dan layanan publik.
Di lokasi berbeda namun pada hari yang sama, tim BPKAD yang dipimpin Sekretaris BPKAD, Faika Kadriana Ishak, bersama Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar, mengikuti kegiatan asistensi dan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027 yang diselenggarakan Bapp erida Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan di Kantor Bapperida ini merupakan bagian dari mekanisme perencanaan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Faika menjelaskan bahwa keikutsertaan BPKAD merupakan bentuk tanggung jawab untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur, realistis, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. “Melalui asistensi ini, kami memastikan seluruh program dan kegiatan BPKAD Tahun 2027 disusun sistematis dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dokumen Renja yang berkualitas menjadi landasan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel,” kata Faika.
Ibnu menambahkan bahwa verifikasi berfokus pada konsistensi antara sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, hingga perencanaan anggaran. Proses ini juga memadankan Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat 2027 agar target kinerja dan rencana pendanaan terintegrasi dengan baik.
Pada saat yang sama, Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD, Zani Harny, menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2027 yang diselenggarakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Rakor diadakan untuk menyamakan persepsi dan merancang strategi agar perangkat daerah dapat memenuhi syarat sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Zani menegaskan bahwa partisipasi BPKAD adalah wujud dukungan terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “BPKAD berkomitmen mendukung pembangunan Zona Integritas melalui penguatan tata kelola organisasi, administrasi, serta budaya kerja yang menjunjung integritas dan profesionalisme. Hasil rakor ini akan menjadi acuan langkah strategis kami dalam mendukung terwujudnya predikat WBK dan WBBM,” ujarnya.
Ketiga kegiatan tersebut selaras dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui kehadiran aktif di forum perencanaan, digitalisasi, dan integritas, BPKAD menegaskan peran serta komitmennya dalam membawa pengelolaan keuangan daerah menuju modernitas yang transparan dan berdampak bagi masyarakat. (*/Rigo Pramana)
