Mamuju Tengah Studi Tiru ke Polewali Mandar Perkuat SPBE dan Layanan Publik
Polewali Mandar, TOKATA.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, beserta tim dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Polewali Mandar. Kunjungan itu bertujuan memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rombongan Mamuju Tengah menyatakan kunjungan ini sebagai langkah konkret memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebelumnya telah menetapkan regulasi dan kebijakan yang menjadi fondasi penguatan SPBE menuju pemerintahan digital.
Dalam agenda kunjungan, rombongan berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai strategi penerapan SPBE, penguatan arsitektur sistem pemerintahan digital, integrasi layanan publik, pengelolaan data, serta pengembangan infrastruktur dan keamanan sistem informasi pemerintahan. Diskusi ini menjadi wadah praktik baik yang dapat diadopsi untuk mempercepat implementasi di Mamuju Tengah.
Polewali Mandar dipilih sebagai lokasi studi tiru karena upayanya meneguhkan reformasi birokrasi melalui pengembangan arsitektur SPBE, yang dinilai mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pertemuan antardaerah semacam ini juga dimaknai sebagai langkah memperluas kolaborasi dalam menghadapi dinamika transformasi digital.
Litha Febriani menegaskan bahwa SPBE tidak sekadar soal penggunaan teknologi, melainkan instrumen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. "Teknologi hanya sarana; tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan untuk rakyat," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berharap praktik baik yang diperoleh selama studi tiru menjadi bahan konkret penguatan implementasi SPBE. Langkah ini diharapkan mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi serta layanan publik yang semakin berkualitas, sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi modern yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Advetorial*/Rigo Pramana)
