Kesbangpol Sulbar Perkuat Sinergi dengan BWS dan BPJN untuk Redam Potensi Konflik
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, menggelar kunjungan koordinasi ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (9/6/2026). Kunjungan itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar perangkat daerah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi persoalan yang berpotensi memicu konflik sosial.
Kunjungan pertama berlangsung di kantor BWS Sulawesi V, Jalan Martadinata, Mamuju, yang diterima Pelaksana Tugas Kepala BWS Sulawesi V Mamuju, Hayatuddin Tausikal. Pembahasan difokuskan pada pengelolaan sumber daya air dan tata ruang sungai—tema yang menyimpan potensi gesekan sosial bila diabaikan. Isu yang mengemuka meliputi pemanfaatan air, sengketa lahan bantaran sungai, dan dampak sosial pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Muh. Darwis menegaskan pentingnya sinergi antara Kesbangpol dan BWS untuk menjaga stabilitas sosial. Ia meminta penanganan yang cepat, terukur, dan terkoordinasi agar persoalan di kawasan sungai tidak berkembang menjadi konflik.
“Koordinasi lintas sektor penting agar aspirasi dan aduan masyarakat dapat ditangani tepat dan proporsional. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat dideteksi lebih dini dan diselesaikan sebelum meluas,” kata Darwis.
Hayatuddin menyambut baik inisiatif itu. Ia mengatakan kolaborasi antara instansi teknis dan lembaga yang bertugas mendeteksi dini konflik sosial diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang diterima masyarakat.
Usai dari BWS, rombongan melanjutkan ke Kantor BPJN Sulawesi Barat, diterima Kepala BPJN, Monang Saut Reynold. Diskusi berfokus pada pengelolaan aduan masyarakat terkait pembangunan jalan dan jembatan, serta langkah pencegahan agar masalah lapangan tidak memicu gangguan stabilitas maupun pelaksanaan proyek.
Darwis menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga soal penerimaan dan partisipasi masyarakat. Ia mendorong komunikasi intensif antara pelaksana proyek dan warga agar aspirasi dan keluhan cepat ditangani.
“Kunjungan ini menindaklanjuti arahan Gubernur agar potensi masalah dideteksi dan diselesaikan sejak dini melalui koordinasi antarinstansi. Dengan begitu, pembangunan berjalan lancar dan masyarakat tetap merasa terlibat,” ujar Darwis.
Menurut Darwis, Kesbangpol memiliki peran deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial yang timbul akibat dinamika pembangunan. Sinergi dengan BPJN penting untuk memperkuat mitigasi dan penyelesaian aduan secara persuasif dan berkelanjutan.
Monang menyatakan dukungan penuh. Ia menilai keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan mutu teknis, tetapi juga oleh dukungan masyarakat terhadap program pembangunan.
“Kami menyambut koordinasi ini. Komunikasi baik antara pemerintah, pelaksana, dan masyarakat menjadi kunci kelancaran proyek infrastruktur,” kata Monang.
Melalui rangkaian pertemuan itu, Kesbangpol Sulbar bersama BWS Sulawesi V dan BPJN Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat komunikasi, berbagi informasi lapangan, dan memberikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur. Langkah ini diharapkan mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan serta menjaga kondusivitas daerah sesuai arahan Gubernur. (*/Rigo Pramana)
