IMM Majene Desak Kapolda Usut Dugaan Represif terhadap Ketua DPD IMM Sulbar
Majene, TOKATA.id — Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Majene menggelar aksi di depan Mapolres Majene, Kamis (25/6/2026). Aksi itu merupakan respons atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian yang menimpa Ketua Umum DPD IMM Sulawesi Barat saat demonstrasi di depan DPRD Provinsi beberapa waktu lalu.
Massa menilai pola pengamanan yang diterapkan aparat selama ini belum mencerminkan pendekatan humanis dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu IMM Majene menuntut evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan dan langkah tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar.
Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain:
Kapolda Sulawesi Barat diminta mengusut tuntas dugaan tindakan represif yang menimpa Ketua Umum DPD IMM Sulbar.
Propam Polda Sulbar diminta segera memeriksa aparat yang diduga terlibat dan mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka.
Pemberian sanksi tegas kepada aparat pelaku kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.
Evaluasi total pola pengamanan demonstrasi agar lebih mengedepankan dialog, perlindungan hak warga, dan prinsip demokrasi.
Penertiban praktik mafia BBM di Kabupaten Majene.
Pembebasan tahanan politik di Majene.
Koordinator lapangan, Fahrim, mengatakan ketidakhadiran Kapolres Majene untuk menemui massa memperlihatkan minimnya respons terhadap keresahan publik. "Hingga aksi berakhir, Kapolres tidak menemui kami dengan alasan ada kegiatan lain. Kami menilai persoalan ini belum dianggap mendesak untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Massa juga mendesak Kapolres hadir memberi penjelasan langsung tentang sikap dan langkah polisi terkait peristiwa yang mereka soroti. Namun hingga akhir unjuk rasa, tidak ada perwakilan pimpinan kepolisian yang memberi tanggapan resmi.
IMM Majene menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi negara. Mereka menuntut jaminan bahwa praktik represif tidak akan terulang dan mendorong langkah-langkah transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Di pengujung aksi, IMM mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemangku kebijakan untuk mengawal penegakan hak demokrasi.
"Kami akan terus mengawal sampai ada penjelasan dan langkah konkret dari kepolisian. Demokrasi tidak boleh dibungkam, setiap warga berhak menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut," tegas perwakilan IMM Majene. (*/Rigo Pramana)
