Dari Ibu-Balita ke Pusat Layanan Komunitas, DKPPKB Sulbar Perkuat Peran Posyandu
Majene, TOKATA.id - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Majene yang digelar di Aula Davina Inn Majene, Rabu, 24 Juni 2026. Acara dihadiri camat, kepala puskesmas, dan ketua TP-PKK kecamatan se-Kabupaten Majene sebagai bagian dari penguatan peran lintas sektor.
Mewakili Kepala DKPPKB Sulbar, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Putri Anindy menegaskan bahwa Posyandu kini tak sekadar layanan ibu dan balita. Posyandu telah bertransformasi menjadi pusat layanan dasar untuk seluruh kelompok usia: bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia.
Penguatan Posyandu, kata Putri, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, memperluas cakupan imunisasi, dan mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat demi terwujudnya visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
"Posyandu adalah urusan bersama. Bukan hanya milik sektor kesehatan, tetapi tanggung jawab masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, TP-PKK, dan sektor terkait. Kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan Posyandu yang aktif, berkualitas, dan berdampak," ujar Putri Anindy.
Ia menjelaskan Posyandu kini menjadi pusat layanan masyarakat yang mendukung enam bidang dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Transformasi ini menempatkan Posyandu sebagai wadah pemberdayaan yang lebih dekat, terintegrasi, dan inklusif.
Putri juga menekankan pentingnya peran camat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan. Camat memiliki posisi strategis untuk menggerakkan desa dan kelurahan, mengintegrasikan lintas sektor, mengawal perencanaan pembangunan, serta memastikan alokasi anggaran untuk Posyandu di wilayahnya.
Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim menambahkan bahwa TP-PKK diharapkan menjadi motor penggerak melalui edukasi keluarga, mobilisasi sasaran Posyandu, pendampingan kader, kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan penguatan upaya pencegahan stunting.
Nursyamsi mengakui masih ada tantangan di lapangan, antara lain keterbatasan kader, rendahnya partisipasi sasaran, sarana-prasarana yang belum memadai, pelaporan yang belum optimal, serta koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat. Meski demikian, ia yakin tantangan itu bisa diatasi melalui kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi semua pihak.
Sebagai tindak lanjut, DKPPKB Sulbar mendorong agenda aksi 100 hari, meliputi pemetaan Posyandu aktif, penguatan Pokjanal kecamatan, kunjungan Posyandu, pembinaan kader, peningkatan dukungan APBDes, serta penetapan target cakupan pelayanan Posyandu.
Dengan penguatan peran camat, TP-PKK, puskesmas, pemerintah desa, dan kader, DKPPKB Sulbar optimistis Posyandu akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (*/Rigo Pramana)
