Gubernur Suhardi Duka Audiensi Kemensos: Dorong Kuota PBI dan RTLH untuk PastiPadu Sulbar
.jpeg)
Mamuju, TOKATA.id - Pertemuan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, itu membahas penguatan bantuan sosial untuk mengurai belenggu kemiskinan dan kerentanan yang masih membayangi sebagian warga Sulbar.
Gubernur Suhardi Duka mengemukakan tiga prioritas genting. Pertama, penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terlindungi jaminan kesehatan nasional.
Kedua, penguatan bansos berbasis keluarga. Kemensos merespons positif dengan menambah kuota untuk 487 kepala keluarga (KK), termasuk 116 orang tua siswa sekolah rintisan di Kalukku (Mamuju), 71 di Polman, dan 300 KK miskin ekstrem lainnya. Total anggaran Rp2,4 miliar, atau Rp5 juta per KK, sebagai modal usaha awal.
Ketiga, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem di wilayah lokus PastiPadu Sulbar, sebagai intervensi holistik penanggulangan kemiskinan.
Wakil Menteri Agus Jabo Priyono menekankan pendekatan pemberdayaan. "Bansos jangan sekadar konsumtif, tapi jadi pendorong kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan," tegasnya.
Gubernur Suhardi menegaskan komitmen Pemprov Sulbar memastikan bantuan tepat sasaran. "Rp5 juta per KK untuk 300 keluarga miskin ini adalah titik tolak perubahan. Kami ingin mereka tak hanya terbantu ekonomi, tapi bangkit mandiri dan lepas dari jerat kemiskinan," ujarnya. Ia pun optimistis: tahun depan, sasaran naik hingga 1.000 KK dengan bantuan hingga Rp50 juta per usaha.
Pemprov Sulbar berkomitmen memperkokoh kolaborasi lintas sektor dan pemerintahan agar program ini efektif, terukur, dan lestari.
Audiensi dihadiri Sekprov Sulbar Junda Maulana, Kepala Bapperida, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta Tim PastiPadu Sulbar. (*/Rigo Pramana)
