Ekonomi Sulbar Tumbuh 5,36% '25, Amujib; Maksimalkan Potensi Lokal Lawan Ketergantungan Fiskal

Mamuju, TOKATA.id – Seperti kapal yang bergoyang di lautan fiskal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menghadiri Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025 di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan RI Sulbar, Rabu (22/4/2026).

Forum yang dihadiri pimpinan strategis—termasuk Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Kepala BPS Sulbar, Kepala Bapperida Drs. Amujib, MM, perwakilan Bank Indonesia, serta kepala OPD provinsi dan Kabupaten Mamuju—menyoroti pertumbuhan ekonomi Sulbar 5,36 persen sepanjang 2025. Angka positif itu kini dihadang tantangan: target RKPD 2026 sebesar 5,60 persen terancam oleh realisasi investasi yang anjlok 42 persen, sehingga serapan tenaga kerja hanya 1,08 rasio.

Sebagai narasumber tema "Tantangan dan Rencana Pembangunan Sulawesi Barat 2026", Amujib memaparkan ketergantungan fiskal daerah pada pusat: dari pendapatan Rp1,67 triliun, 73 persen berasal dana transfer, sementara PAD Rp585,2 miliar didominasi pajak dan retribusi. "Sulawesi Barat punya potensi besar di perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan, tapi belum maksimal. Kami minta Kementerian Keuangan beri treatment berbeda—jangan disamakan provinsi lain yang fiskalnya mandiri dan harga pokok stabil," tegasnya.

Amujib mendesak DJPb Sulbar menyampaikan rekomendasi ke pusat. "Dengan potensi ini, Sulbar bisa angkat ekonomi nasional dan jadi penyangga kawasan timur Indonesia," tambahnya. Paparan ini selaras Misi ke-1 Pemprov Sulbar: "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan", sejalan arahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) via konsep Panca Daya.

Gubernur menekankan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan, dengan hilirisasi potensi lokal untuk tingkatkan daya beli petani-nelayan. "Sebagaimana ditegaskan Pak Gubernur, Panca Daya pastikan target 5,60 persen inklusif," ujar Amujib. Ancaman eksternal seperti gejolak global, inflasi minyak dunia, dan infrastruktur lemah tetap mengintai, tapi diseminasi ini diharap sinkronkan kebijakan pusat-daerah agar pembangunan presisi.

Bapperida komitmen kawal RKPD 2026, pastikan pelayanan dasar stabil meski transfer pusat terpotong. (*/Rigo Pramana)