Bapperida Sulbar Perkuat Tata Kelola Humanis Lewat Penilaian HAM 2026
Mamuju, TOKATA.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang humanis, melalui persiapan data penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2026. Dukungan ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Biro Hukum Setda Sulbar, Selasa (21/4/2026).
Mewakili Kepala Bapperida, Drs. Amujib, MM, Perencana Ahli Muda Masita Pratiwi Husni, ST, hadir bersama perwakilan lintas sektor: Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, PUPR, BKPSDM, Satpol PP, hingga biro Setda Sulbar.
“Kegiatan ini berpijak pada Peraturan Menteri HAM Nomor 15 Tahun 2025, sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat secara transparan dan akuntabel,” jelas Masita.
Rapat memetakan linimasa pelaporan sesuai arahan Kementerian HAM RI:
Januari–Maret: Pencanangan komitmen instansi.
April–Mei: Pengunggahan data via aplikasi resmi.
Juni–Oktober: Verifikasi, penilaian, dan tinjauan lapangan oleh tim independen (akademisi dan masyarakat sipil).
Pembagian peran pun dirinci untuk hasil optimal:
Biro Hukum mengoordinasikan produk hukum berperspektif HAM.
Bapperida mengelola input sistem dan sinkronisasi data perencanaan-anggaran berbasis HAM.
OPD Pelayanan Dasar menyediakan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dihubungi terpisah, Amujib menekankan HAM sebagai instrumen mengukur "kehadiran negara di tengah masyarakat", selaras Misi ke-5 Gubernur Suhardi Duka: tata kelola baik dan pelayanan dasar berkualitas.
“Kami komitmen selaraskan setiap anggaran serta perencanaan pembangunan dengan pemenuhan hak warga. Bapperida akan kawal agar capaian SPM mencerminkan standar HAM pusat, sehingga pelayanan di Sulbar kian inklusif dan humanis,” tegasnya. (*/Rigo Pramana)
